Forgot Password Register

Pemerintah Beri Rp200 Juta untuk Pelapor Korupsi, Ketua KPK: 1 Persen Lebih Menarik

Baca juga: Kode Korupsi di Pasuruan: Campuran Semen, Apel, hingga Trio Kwek-kwek Baca juga: Kode Korupsi di Pasuruan: Campuran Semen, Apel, hingga Trio Kwek-kwek

Pantau.com - Presiden resmi menanda tangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui dengan adanya PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp200 juta.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait PP 43/2018.

Baca juga: KPK Lelang 20 Barang Sitaan Milik Terpidana Korupsi Ahmad Fathanah

“Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan," ungkap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Agus mengungkapkan pihaknya sebelumnya sudah pernah mempunyai aturan yang serupa dengan PP 43/2018 hanya saja hadiah bagi pelapor pelapor kasus suap dan korupsi dengan nominal yang lebih besar dari yang pemerintah tawarkan. Untuk itu ia menilai pemerintah tak perlu repot mengalokasikan dana kembali.

"Kita sudah punya peraturannya yang sebelumnya yang dua peraturan sebelumnya malah gak ada maksimalnya, kalau gak salah per milnya ada, 2 setengah permil," ungkapnya.

"Sebetulnya pemerintah juga gak perlu repot mengalokasikan khusus karena nanti akan dipotong langsung setelah amar putusan pengadilan, ya dikembalikan langsung dipotong," tuturnya.

Baca juga: Kode Korupsi di Pasuruan: Campuran Semen, Apel, hingga Trio Kwek-kwek 

Ia mengungkapkan, pada saat mengikuti rapat dengan pemerintah membahas mengenai masalah ini, pihaknya sempat mengusulkan hadiah yang lebih menarik dari yang ditawarkan dalam PP 43/2018. Menurutnya, lebih baik pelapor diberikan 1 persen dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

"Tidak perlu dialokasikan setelah amar putusan pengadilan nanti misalkan kalau satu persen langsung dipotong gitukan jadi kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan," tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Agus dengan hadiah 1 persen itu akan lebih meningkatkan minat masyarakat untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Kalau satu persen kan menarik jadi harapannya mendorong, mengincorage semua itu kemudian mau melapor. karena ada hadianya tadi," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More