Pantau Flash
Bom Mobil Terjang Demonstrasi Anti Pemerintah di Irak, 4 Orang Tewas
Menangi Perang Saudara, Ginting ke Final Hong Kong Open 2019
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2019: Quartararo Kalahkan Marquez
Polda Sumut Tetap 18 Tersangka dalam Serangan Bomber di Polrestabes Medan
BPBD Sebut Belum Ada Penetapan Tanggap Darurat Gempa Malut

Pengamat: Keberadaan Dewan Pengawas di KPK Tak Perlu Ditakutkan

Pengamat: Keberadaan Dewan Pengawas di KPK Tak Perlu Ditakutkan Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Pengamat politik dari Universitas Andalas, Edi Indrizal mengatakan keberadaan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah suatu hal yang buruk sehingga tidak perlu ditakutkan.

“Kita tentu tidak dapat berandai-andai setelah direvisinya Undang Undang tentang KPK salah satunya anggapan tentang pembentukan dewan pengawas akan memperburuk pemberantasan korupsi ke depannya,” kata dia di Padang, Rabu (18/9/2019).

Ia mengatakan saat ini revisi Undang Undang nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disahkan sehingga yang harus dilakukan adalah melihat bagaimana praktiknya ke depan.

Baca juga: Wiranto: Kalau Bicara HAM, Penyadapan (KPK) Itu Melanggar Hukum

Menurut Edi, hadirnya dewan pengawas KPK belum tentu membuat pemberantasan korupsi semakin buruk.

Selama ini dengan tidak adanya dewan pengawas tidak juga menjamin tidak terjadi kejanggalan atau hal yang kurang wajar dalam pemberantasan korupsi.

“Secara politik, kita harus melihat fakta aturan ini sudah ditetapkan dan tentu harus di kawal dengan baik,” katanya.

Ia menilai pro dan kontra terhadap revisi undang-undang ini sudah terjadi sejak dulunya, hal yang sama juga terjadi setiap pemilihan calon pimpinan KPK.

Menurut dia perbedaannya sekarang adalah dulu ketika terjadi pro dan kontra revisi ini tidak ditetapkan dan saat ini ketika terjadi pro dan kontra revisi ini telah ditetapkan.

“Dalam sistem demokrasi wajar terjadi pro dan kontra terhadap pengambilan sebuah keputusan dan ini merupakan sebuah kewajaran,” katanya.

Baca juga: UU KPK Dibanjiri Kritik, Wiranto: Hilangkan Kecurigaan KPK Bakal Dilemahkan

Ia menilai jawaban dari persoalan ini adalah bagaimana kinerja KPK setelah dilakukannya revisi dan apabila kinerja mereka semakin memburuk tentu akan membuat preseden buruk bagi pemerintah.

“Selama ini yang menjadi pokok pembahasan adalah pembahasan revisi yang mengaitkan DPR dan presiden namun ada hal penting yang terlewat yakni persoalan yang ada di internal KPK itu sendiri,” katanya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH
Category
Nasional

Berita Terkait: