Pantau Flash
Tekuk Chen Long, Anthony Ginting Tembus Final BWF World Tour Finals 2019
Industri Fintech Lending Diharapkan Makin Sehat Tahun Depan
Menteri Pendidikan Malaysia Apresiasi Langkah Nadiem yang Hapus UN
191.807 Personel TNI-Polri Dikerahkan dalam Operasi Lilin 2019
LIPI: Sampah Menumpuk Akibat Perilaku Masyarakat

Tak Puas Revisi UU KPK? Arteria Dahlan Persilakan Ajukan Uji Materi ke MK

Tak Puas Revisi UU KPK? Arteria Dahlan Persilakan Ajukan Uji Materi ke MK Arteria Dahlan (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Arteria Dahlan mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hasil revisi UU KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa pun keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait dengan polemik undang-undang tersebut.

"Saat ini kanal yang paling pas secara konstitusional adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks permohonan uji materi undang-undang," kata Arteria di Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Begini Penjelasan Lengkap nan Mencengangkan Arteria Dahlan!

Menurut dia, saat ini momentumnya pas karena sebentar lagi UU KPK hasil revisi akan diberikan nomor karena sudah lewat 30 hari sehingga hadir hak untuk mengajukan permohonan keberatan.

Arteria melihat lebih baik mengajukan uji materi ke MK daripada kisruh membicarakan wacana Perppu KPK, apalagi ditunjukkan dengan aksi turun ke jalan atau demonstrasi.

"Ketimbang kita kisruh gaduh di perppu, sekarang ini kita juga jangan sampai meniadakan instrumen dan kanal-kanal demokrasi yang sudah ada," ujarnya.

Baca juga: F-PDIP: Judicial Review ke MK Paling Tepat daripada Perppu

Arteria menilai produk undang-undang merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR sehingga aksi menuntut Perppu KPK menihilkan komitmen kebangsaan antara eksekutif dan legislatif.

Ia bercerita bahwa dirinya baru saja dari luar negeri dan Indonesia ditertawakan negara lain karena orang keberatan terhadap produk UU disuarakan dengan turun ke jalan.

"Padahal, negara sudah mempunyai yang namanya Mahkamah Konstitusi, sudah memiliki yang namanya Ombudsman untuk memeriksa malaadministrasi," katanya.

Secara pribadi, dia menghormati semua pendapat. Namun semua pihak juga harus melihat apa pun pendapat mereka harus berlandaskan pada hukum.

Hal itu, kata dia, karena Indonesia negara hukum dan kanalnya sudah jelas dalam menyelesaikan persoalan produk perundang-undangan.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - SIG
Category
Nasional

Berita Terkait: