Pantau.com - Pemerintah Sudan Selatan menganggarkan dana senilai US$16 juta atau sekitar Rp231 miliar agar 400 anggota parlemen bisa memiliki mobil. Dari anggaran ini, setiap anggota parlemen menerima pinjaman US$40.000 atau Rp587 juta.
Juru bicara presiden mengatakan, anggaran ini bisa dipahami karena 'tak semestinya anggota parlemen memakai sepeda motor'.
"Mobilitas adalah bagian dari hak anggota parlemen," kata juru bicara presiden Ateny Wek Ateny, dikutip kepada BBC.
Baca juga: Buat Online Shopper, Cerdas Yuk Bedakan Return, Refund dan Reject
Ia mengatakan dana tersebut sudah disediakan sebagai bagian dari anggaran nasional tahun ini. Ateny juga menjelaskan, pinjaman ini harus lunas dalam waktu lima tahun. Ia juga mengatakan pemerintah meluncurkan program yang sama pada 2005 dan 2009.
Sejumlah laporan dari Juba, ibu kota dan kota terbesar negara itu, menyebutkan para anggota DPR diberikan dana pinjaman ini akan diberikan secara kontan. Dana dikucurkan hanya dua pekan setelah parlemen memperpanjang masa jabatan Salva Kiir hingga 2021.
Sejumlah pihak menuduh pemerintah mengalokasikan 'dana mobil' sebagai hadiah untuk para anggota parlemen, namun pemerintah mengatakan pemilu tak bisa dilangsungkan karena perang saudara yang belum mereda.
Baca juga: Kelewat Canggih! Negara Ini Mulai Ucapkan 'Say Goodbye' pada Uang Cash
Sementara itu, warga Sudan Selatan menyatakan kekhawatirannya terkait pemberian kendaraan kepada 400 anggota parlemen dalam beberapa hari ini di media sosial.
Memandang hal ini, pegiat hak asasi manusia, James Kolok mengatakan negaranya terkejut ketika mengetahui pemerintah memiliki dana pinjaman untuk anggota parlemen, sementara menghadapi kesulitan membayar pegawai negeri sipil dan memberikan layanan umum lainnya.
"Adalah patut bagi pemerintah untuk memberikan dana ini saat negara sebenarnya menangis karena berbagai masalah yang semua orang, termasuk anak-anak, dapat melihatnya," kata Kolok seperti dilaporkan PM News.
- Penulis :
- Nani Suherni
