Pantau.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemban tugas baru lagi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus minyak goreng. Luhut mengklaim akan mengatasi sampai tuntas kelangkaan minyak goreng.
Dalam kesempatan acara Puncak Dies Natalis Gamki ke 60, Luhut bercerita kesibukannya. Soal dirinya yang mendadak diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengurusi masalah minyak goreng.
"Sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan," ucapnya.
Keterlibatan Luhut dalam urusan minyak goreng ini terkait distribusi berbasis aplikasi Mirah. Mirah (Minyak Goreng Curah) akan disalurkan kepada masyarat. Direktur Jenderal Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan awalnya pihaknya berencana memperkuat distribusi minyak goreng dengan KTP.
Namun, Oke menyebut Luhut yang memberikan saran agar distribusi berbasis nomor induk kependudukan (NIK) saja. Oke mengatakan Luhut seperti sutradara ketika terlibat dalam distribusi minyak goreng.
"SiMirah sudah ada, SiMirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) diperkuat, ini diperkuat, tadinya saya mau pakai KTP, SiMirah pakai KTP. Kata Pak Luhut 'NIK aja'. Beliau yang akan, nggak aplikasi PeduliLindungi-nya. 'Nanti urusan saya ke Kementerian Kesehatan, Kemenkes saja dikasih sama Kominfo kok', katanya gitu. Pak Luhut itu sutradara. Pimpinannya Presiden," kata Oke kepada wartawan, Senin (23/5/2022).
Menurut Oke, Luhut berpengalaman terlibat dalam pengurusan aplikasi, salah satunya PeduliLindungi, yang dipakai selama pandemi COVID-19 ini. Saran yang disampaikan Luhut, katanya, diterima oleh Kemendag.
"Pak Luhut berpengalaman di PPKM, Peduli Lindungi. Nasional Peduli Lindungi tuh, walaupun motornya Jawa-Bali. Makanya dimanfaatkan arahannya pakai NIK, bukan KTP. Toh saya di sini selama ini tetap saya motornya untuk minyak goreng," ujar Oke.
Dalam kesempatan acara Puncak Dies Natalis Gamki ke 60, Luhut bercerita kesibukannya. Soal dirinya yang mendadak diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengurusi masalah minyak goreng.
"Sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan," ucapnya.
Keterlibatan Luhut dalam urusan minyak goreng ini terkait distribusi berbasis aplikasi Mirah. Mirah (Minyak Goreng Curah) akan disalurkan kepada masyarat. Direktur Jenderal Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan awalnya pihaknya berencana memperkuat distribusi minyak goreng dengan KTP.
Namun, Oke menyebut Luhut yang memberikan saran agar distribusi berbasis nomor induk kependudukan (NIK) saja. Oke mengatakan Luhut seperti sutradara ketika terlibat dalam distribusi minyak goreng.
"SiMirah sudah ada, SiMirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) diperkuat, ini diperkuat, tadinya saya mau pakai KTP, SiMirah pakai KTP. Kata Pak Luhut 'NIK aja'. Beliau yang akan, nggak aplikasi PeduliLindungi-nya. 'Nanti urusan saya ke Kementerian Kesehatan, Kemenkes saja dikasih sama Kominfo kok', katanya gitu. Pak Luhut itu sutradara. Pimpinannya Presiden," kata Oke kepada wartawan, Senin (23/5/2022).
Menurut Oke, Luhut berpengalaman terlibat dalam pengurusan aplikasi, salah satunya PeduliLindungi, yang dipakai selama pandemi COVID-19 ini. Saran yang disampaikan Luhut, katanya, diterima oleh Kemendag.
"Pak Luhut berpengalaman di PPKM, Peduli Lindungi. Nasional Peduli Lindungi tuh, walaupun motornya Jawa-Bali. Makanya dimanfaatkan arahannya pakai NIK, bukan KTP. Toh saya di sini selama ini tetap saya motornya untuk minyak goreng," ujar Oke.
- Penulis :
- Desi Wahyuni
