Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menegaskan, Bank Syariah Indonesia (BSI) harus bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data nasabah oleh kelompok peretas.
Hal ini menanggapi kekacauan sistem layanan perbankan yang terjadi di BSI sejak sepekan yang lalu akibat serangan siber.
"BSI jangan menganggap ini hal sepele. Tanggung jawab kalau sampai data nasabah benar-benar bocor,” kata Mufti, Selasa (16/5/2023).
Baca Juga: Layanan Error dan Data Bocor, BSI: Tidak Usah Panik Dana Nasabah Aman!
Mufti berpendapat, insiden ini menunjukkan dampak tergesa-gesanya Kementerian BUMN melakukan merger bank syariah, hanya untuk mengejar kapitalisasi pasar.
"Tetapi tidak cermat dalam menyiapkan semua detail infrastruktur yang diperlukan, termasuk teknologinya,” imbuhnya.
Mufti juga meminta OJK untuk bergerak aktif melakukan pengawasan dengan baik, dan terus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah bisa kembali pulih.
Baca Juga: Tanggapi Masalah Layanan BSI, PKS Sebut Buruknya Infrastruktur Sistem Internal
“Saat ini publik berpotensi makin tidak percaya kepada bank BUMN syariah dengan adanya kasus BSI. OJK harus aktif melakukan pengawasan,” katanya.
Ia menambahkan, masalah yang terjadi pada BSI menjadi pelajaran buat Kementerian BUMN dan BSI, untuk lebih serius memperbaiki aspek manajemen teknologi.
“Apa yang terjadi di BSI adalah tamparan keras buat Kementerian BUMN. Di tengah gembar-gembor transformasi teknologi, kejadian ini menunjukkan bagaimana pengelolaan teknologi di lingkungan BUMN ternyata masih memprihatinkan," tandasnya.
Hal ini menanggapi kekacauan sistem layanan perbankan yang terjadi di BSI sejak sepekan yang lalu akibat serangan siber.
"BSI jangan menganggap ini hal sepele. Tanggung jawab kalau sampai data nasabah benar-benar bocor,” kata Mufti, Selasa (16/5/2023).
Baca Juga: Layanan Error dan Data Bocor, BSI: Tidak Usah Panik Dana Nasabah Aman!
Mufti berpendapat, insiden ini menunjukkan dampak tergesa-gesanya Kementerian BUMN melakukan merger bank syariah, hanya untuk mengejar kapitalisasi pasar.
"Tetapi tidak cermat dalam menyiapkan semua detail infrastruktur yang diperlukan, termasuk teknologinya,” imbuhnya.
Mufti juga meminta OJK untuk bergerak aktif melakukan pengawasan dengan baik, dan terus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah bisa kembali pulih.
Baca Juga: Tanggapi Masalah Layanan BSI, PKS Sebut Buruknya Infrastruktur Sistem Internal
“Saat ini publik berpotensi makin tidak percaya kepada bank BUMN syariah dengan adanya kasus BSI. OJK harus aktif melakukan pengawasan,” katanya.
Ia menambahkan, masalah yang terjadi pada BSI menjadi pelajaran buat Kementerian BUMN dan BSI, untuk lebih serius memperbaiki aspek manajemen teknologi.
“Apa yang terjadi di BSI adalah tamparan keras buat Kementerian BUMN. Di tengah gembar-gembor transformasi teknologi, kejadian ini menunjukkan bagaimana pengelolaan teknologi di lingkungan BUMN ternyata masih memprihatinkan," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
