Pantau - Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai rencana Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menggandeng China untuk menggarap proyek kereta cepat kembali kurang tepat.
Menurutnya, masih banyak negara lain yang bisa diajak kerja sama untuk proyek kereta cepat dengan lebih mumpuni ketimbang China.
"Negara yang punya kereta cepat bukan cuma China. Ada Korea Selatan, Jepang, Jerman, Prancis, Italia," kata Achmad, Rabu (28/6/2023).
Achmad menilai, negara-negara tersebut bisa menjadi pembanding yang lebih menguntungkan. Bukan cuma dari pembiayaan dan pelaksanaan proyek, tapi dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Sebab, lanjutnya, dalam kerja sama dengan China untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah justru merugi.
"Indonesia masuk jebakan pola kerja sama dengan China. Terkesan menguntungkan, tapi justru malah sebaliknya," terangnya.
Ia membeberkan, dari sisi pengerjaan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan kegagalan. Pasalnya, proyek tersebut harusnya bisa selesai 4 tahun, tapi mangkrak hingga 9 tahun.
Akibat pengerjaan yang molor, lanjutnya, biaya yang dikeluarkan semakin besar hingga mencapai 1,2 miliar USD atau sekitar Rp 18,02 triliun.
"Tidak tanggung-tanggung, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar USD atau setara Rp108,14 triliun," paparnya.
Selain itu, Achmad menilai, Indonesia terlalu lemah dalam menghadapi negosiasi dengan China. Akibatnya, pemerintah terjebak dalam beban keuangan yang mesti dijamin APBN.
Menurutnya, masih banyak negara lain yang bisa diajak kerja sama untuk proyek kereta cepat dengan lebih mumpuni ketimbang China.
"Negara yang punya kereta cepat bukan cuma China. Ada Korea Selatan, Jepang, Jerman, Prancis, Italia," kata Achmad, Rabu (28/6/2023).
Achmad menilai, negara-negara tersebut bisa menjadi pembanding yang lebih menguntungkan. Bukan cuma dari pembiayaan dan pelaksanaan proyek, tapi dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Sebab, lanjutnya, dalam kerja sama dengan China untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah justru merugi.
"Indonesia masuk jebakan pola kerja sama dengan China. Terkesan menguntungkan, tapi justru malah sebaliknya," terangnya.
Ia membeberkan, dari sisi pengerjaan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan kegagalan. Pasalnya, proyek tersebut harusnya bisa selesai 4 tahun, tapi mangkrak hingga 9 tahun.
Akibat pengerjaan yang molor, lanjutnya, biaya yang dikeluarkan semakin besar hingga mencapai 1,2 miliar USD atau sekitar Rp 18,02 triliun.
"Tidak tanggung-tanggung, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar USD atau setara Rp108,14 triliun," paparnya.
Selain itu, Achmad menilai, Indonesia terlalu lemah dalam menghadapi negosiasi dengan China. Akibatnya, pemerintah terjebak dalam beban keuangan yang mesti dijamin APBN.
- Penulis :
- Aditya Andreas
