Pantau - Jelang empat bulan hingga masa kampanye Pemilu pada November 2023, kalangan ekonom mengkritik belum ada bakal capres yang menyampaikan ide-ide kebijakan ekonominya.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia , Mohammad Faisal mengungkapkan, kondisi ini menunjukkan keterbatasan para capres dalam memahami isu-isu strategis makro ekonomi yang menjadi solusi perekonomian Indonesia.
"Semestinya substansi-substansi ini yang muncul sebagai bagian dari program atau pemikiran yang mereka sodorkan ke depan," kata Faisal, Jumat (4/8/2023).
Faisal menilai, kebijakan ekonomi saat ini yang sangat butuh didengar masyarakat terkait transformasi ekonomi Indonesia.
Hal ini, lanjutnya, berkaitan erat dengan upaya pemerintah mendatang menghadapi tekanan ekonomi global hingga lepas dari jebakan middle income trap dan menjadi negara maju.
"Transformasi yang artinya pendekatan pembangunan ekonomi ke depan tidak dengan bisnis as usual, karena kita membutuhkan percepatan," ucap Faisal.
"Walaupun beberapa hal yang sudah ada yang dilakukan pada saat sekarang mengarah pada transformasi, tapi belum terlalu esensial, perlu banyak perbaikan," lanjutnya.
Faisal mengakui, sebetulnya pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memiliki konsep yang baik dan arah yang betul untuk menghadapi permasalahan ekonomi Indonesia.
Beberapa masalah ekonomi tersebut, di antaranya jebakan middle income trap, melalui pembangunan infrastruktur, hilirisasi, hingga ekonomi hijau.
“Namun, secara garis besar itu masih belum mampu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia makin cepat untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat,” tegas Faisal.
Maka dari itu, ia mengingatkan agar capres mendatang harus mengakomodir implementasi detail kebijakannya secara benar.
"Banyak kelemahan di sini yang harus diperbaiki, baik dari sisi efektifitas dalam mencapai tujuannya, maupun dalam hal inklusivitas," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
