Pantau - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (1/9/2023).
Sebanyak 18 anggota Komisi IV melihat langsung kondisi terkini lahan yang digadang-gadang jadi lumbung pangan itu. Peninjauan ini dipimpin oleh Djarot Saiful Hidayat.
"Kedatangan kami kesini untuk melihat langsung kondisi terkini. Ini untuk menentukan program ini bermanfaat atau tidak, layak dilanjutkan atau tidak, layak diberi bantuan dari pusat atau tidak," ujar Djarot Saiful.
Hasilnya, menurut Djarot, program ini sangat layak untuk dilanjutkan, dan pihaknya tentu akan mengupayakan anggaran bantuan dari pemerintah pusat di tahun 2024 nanti.
Meski demikian, Jarot menilai masih ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama terkait tata kelola air atau infrastruktur irigasi/drainase.
Hadir juga dalam rombongan ini Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, dan beberapa perwakilan instansi terkait lainnya.
Rombongan Komisi IV mengajak beberapa petani setempat untuk berdialog secara langsung, dan meminta untuk jujur mengungkapkan kondisi yang sebenarnya terkait manfaat, kendala dan harapan petani.
“Dari hasil diskusi itu kami mendapat informasi dari petani langsung, juga dari kepala daerah baik dari Gubernur Kalteng yang diwakili Wagub Edy dan juga Bupati Pulang Pisau, bahwa food estate ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya petani," lanjutnya.
Sementara, anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto turut berharap, food estate ini menjadi salah satu solusi di Indonesia terkait merosotnya luasan lahan sawah, khususnya di Pulau Jawa.
"Hanya saja, masih terdapat hal-hal yg harus dibenahi walaupun hasil sudah bagus masih ada kekurangan, yaitu infrastruktur pengairannya belum semuanya terpasang dengan baik sehingga ini juga akan mengganggu," ujar Bambang.
Bambang mendapatkan informasi dari petani, adanya kendala sumber air dari irigasi primer dan sekunder, dimana hal ini merupakan kewenangan Kementerian PUPR.
"Secara umum program Food Estate ini sudah dalam on the track sehingga layak dilanjutkan,” kata Bambang.
- Penulis :
- Aditya Andreas
