Pantau - Sejumlah ekonom senior dari INDEF mengkritik keras keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.
Mereka menilai, penunjukkan Bahlil ini lebih bernuansa politik daripada upaya meningkatkan kinerja sektor energi.
Ekonom senior INDEF, Faisal Basri menilai keputusan reshuffle ini mencurigakan, terutama mengingat masa pemerintahan Jokowi yang hanya tersisa dua bulan.
Faisal mencurigai penunjukan Bahlil sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan, yang bertujuan mempermudah pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas).
"Agar semakin mudah bagi-bagi tambang untuk ormas-ormas keagamaan. Tidak ada dampak positifnya ke sektor pertambangan," ujar Faisal dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Faisal juga mengkritik proses yang menurutnya tidak transparan, di mana izin tambang tidak diberikan melalui lelang, tetapi melalui penunjukan langsung.
"Ini bagian dari rusaknya tatanan. Tatanannya dirusak, dan kemudian diperlukan sosok-sosok yang bisa dimanipulasi," tambahnya.
Senada dengan Faisal, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, juga menilai keputusan ini lebih didorong oleh pertimbangan politik daripada kebutuhan sektor energi.
Wijayanto khawatir, pergantian mendadak ini dapat memperburuk iklim usaha, karena dilakukan tanpa analisis mendalam.
Wijayanto menduga, penunjukan Bahlil bertujuan mempercepat distribusi izin tambang kepada kelompok tertentu, sebagai upaya untuk merangkul elit dengan pendekatan berbasis uang.
"Apa yang disampaikan Pak Faisal tadi relevan, untuk mempercepat distribusi izin tambang bagi kelompok tertentu. Ini adalah upaya merangkul elit dengan pendekatan monetari," jelasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
