Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat mengkritisi rencana penerapan subsidi KRL Jabodetabek yang menggunakan NIK.
Ia menyebut, skema tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan masyarakat.
"Penggunaan NIK dalam skema subsidi ini bisa menambah kerumitan dalam implementasinya. Sistem verifikasi yang rumit dan potensi kesalahan data NIK dapat menghambat akses masyarakat terhadap subsidi," ujar Toriq dalam keterangan tertulisnya pada Senin (2/9/2024).
Toriq juga menyoroti kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Ia menilai, penggunaan data NIK yang sensitif berisiko disalahgunakan atau mengalami kebocoran, yang bisa berdampak negatif pada masyarakat.
“Selain itu, skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak cukup fleksibel dalam menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat,” bebernya.
"Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi menjadi tidak merata dan malah memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek," lanjutnya.
Sebagai solusi, Toriq mengusulkan langkah yang lebih efektif, seperti mengintegrasikan skema subsidi dengan data kesejahteraan sosial, seperti Bansos atau Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga subsidi bisa lebih tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menyarankan penerapan subsidi yang berbasis tingkat pendapatan untuk memastikan keadilan serta memperkuat infrastruktur digital dan sistem verifikasi.
“Hal ini agar subsidi dapat diakses secara efisien dan aman oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Sofian Faiq
