Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengungkapkan sejumlah syarat yang perlu dipenuhi oleh pemerintahan baru jika ingin mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Mulyanto menekankan, pentingnya memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan agar lebih akurat dan transparan.
"Hal ini penting dilakukan karena selama ini banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran. Penerimanya itu-itu saja, bahkan orang yang relatif berada, sementara masyarakat yang lebih pantas malah tidak mendapatkan BLT," ujar Mulyanto.
Syarat kedua, menurutnya, adalah sistem pendistribusiannya harus baik. Mulyanto menegaskan, bantuan harus diberikan langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko potongan dari pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan.
"Hal ini bisa juga meminimalisasi penyalahgunaan BLT menjadi alat kampanye politik pihak tertentu. BLT ini hak masyarakat, bukan hadiah penguasa. Jadi jangan dilabeli dengan materi-materi kampanye atau pencitraan siapapun," tegasnya.
Ketiga, Mulyanto menggarisbawahi pentingnya pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan penyaluran BLT.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum dan aturan yang tegas harus disiapkan untuk menindak pihak-pihak yang berusaha melakukan kecurangan.
"Sistem pengawasan saat ini lemah, sehingga BLT sering bocor dan dikorupsi banyak pihak," kata Mulyanto.
Mulyanto juga menyerukan perlunya efisiensi anggaran seiring dengan pengurangan atau pengalihan subsidi BBM.
Ia mengingatkan, agar pengurangan subsidi untuk rakyat tidak diimbangi dengan subsidi untuk pengusaha dan kelompok bisnis tertentu yang terus berjalan.
"Contohnya, pemberian dana PSN ke proyek komersial swasta seperti PIK 2 dan BSD. Kebijakan ini tentu tidak adil," imbuhnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
