Pantau - DPR RI menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga satu juta ton pada 2025.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono menilai, impor seharusnya menjadi opsi terakhir jika produksi dalam negeri dan penyerapan beras petani telah maksimal.
"Impor beras ini baru bisa dipertimbangkan bila produksi lokal dan serapan beras dari petani sudah benar-benar optimal," ujar Riyono, Kamis (31/10/2024).
Ia menambahkan, kondisi lahan pertanian yang menyusut menyebabkan produksi beras menurun, tetapi situasi ini masih dalam batas wajar.
Baca Juga: Soal Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM, Kredit Diusulkan Melalui Koperasi
"Penurunan ini masih bisa ditangani tanpa perlu impor besar-besaran," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo menyatakan dukungannya terhadap rencana impor beras.
Menurutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan impor antara lain fluktuasi produksi dalam negeri, tingginya kebutuhan konsumsi, serta upaya menjaga cadangan pangan nasional.
Arief menambahkan, Perum Bulog akan diberi tugas mengelola impor tersebut, dan pelaksanaannya akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami pastikan impor hanya dilakukan sesuai kebutuhan dan diawasi secara ketat," jelasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
