Pantau - Pemerintah menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 159,1 triliun per 24 Desember 2024 untuk program ketahanan pangan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, angka tersebut meningkat hingga 30 persen dibandingkan dengan anggaran untuk program ketahanan pangan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 115 triliun.
“Tahun ini bahkan kita menaikkan anggaran untuk ketahanan pangan itu mencapai Rp 159 triliun. Ini naik luar biasa tinggi hampir 30 persen sendiri, tahun lalu tuh cuma Rp 115 triliun,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman Instagramnya.
Baca juga: Tahun Baru, Menkeu Beri Pesan Khusus Ke Jajaran
Sri Mulyani menjelaskan, sebanyak Rp 159,1 triliun tersebut lebih banyak dialokasikan untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab permasalahan ketersediaan pupuk menjadi hal yang krusial dalam pangan di Indonesia.
“Yang paling gede biasanya ya ramai gitu petani kalo pas lagi masa tanam nya enggak ada ataupun pupuk subsidinya gak tersedia, makannya bantuan pupuk itu kita kita tingkatkan,” tambahnya.
Penyaluran pupuk bersubsidi pada 2024 mencapai 7,2 juta ton atau menghabiskan dana sebesar Rp 47,7 triliun. Selain itu, anggaran tersebut juga termasuk untuk investasi dana internasional untuk pembangunan pertanian sejumlah Rp 63,1 miliar.
Baca juga: IMF Sebut RI Berhasil Naikkan PDB 4 Kali Lipat
Kemudian, pemerintah juga membangun infrastruktur penunjang ketahanan pangan dengan dana tersebut.
“Selain itu pemerintah juga membangun infrastruktur penunjang pertanian untuk irigasi dan bendungan, yang sangat kita untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang,” jelas Sri Mulyani.
Dalam urusan ketahanan pangan dan distribusi pupuk bersubsidi ini, Sri Mulyani mengatakan kementerian teknis dan pemerintah daerah harus mengawasi agar pupuk bersubsidi sampai di tangan petani dengan baik.
“APBN sudah menyediakan, tolong supaya kementerian dan pemerintah daerah menjamin bahwa pupuk itu sampai kepada yang membutuhkan yaitu para petani,” tuturnya.
Baca juga: Perhatian! Pemerintah Beri Diskon Tarif Listrik 50%
Sri Mulyani juga menyebutkan pemerintah menyoroti kondisi ketahanan pangan berbagai negara di dunia ketika terjadi pandemi COVID-19. Saat itu negara-negara di dunia enggan memberikan stok pangannya kepada negara lain karena tidak adanya kepastian Kapan pandemi berakhir.
Sehingga, menurut dia, pemerintah Indonesia belajar dari fenomena saat pandemi tersebut untuk memprioritaskan ketahanan pangan.
“Kita semua tahu tahu waktu pandemi perdagangan berhenti di seluruh dunia, kita menjadi semakin serius untuk menyebutkan bahwa pangan dan ketahanan pangan itu adalah sesuatu yang luar biasa penting,” tutupnya.
Baca juga: PPN 12 Persen Sasar Kelompok Masyarakat Mampu, Ini Penjelasan Sri Mulyani
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
