Pantau - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi momentum bagi seluruh pihak, terutama instansi pemerintahan, untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan negara.
"Instruksi Presiden ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran pemerintah, baik untuk operasional gedung, kendaraan, maupun keperluan lainnya. Ini saatnya kita menyadari pentingnya penghematan," ujar Gus Ipul usai menghadiri acara Sarasehan Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri saat ini tengah melakukan identifikasi terhadap berbagai aspek yang dapat dihemat tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Kami telah meminta Sekretaris Jenderal untuk mengkaji berbagai kemungkinan penghematan, misalnya dalam penggunaan listrik, pendingin ruangan (AC), bahan bakar kendaraan dinas, serta perjalanan dinas. Semua ini sedang kami evaluasi agar sesuai dengan arahan Presiden," tambahnya.
Baca Juga:
Kemensos Salurkan Bantuan untuk Ribuan Korban Banjir di Demak
Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada program-program yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Justru, beberapa program sosial seperti bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin ekstrem berpotensi untuk ditambah.
"Khusus untuk kepentingan rakyat, justru bisa saja ditambah. Seperti bansos untuk masyarakat miskin ekstrem, Presiden telah memberikan arahan agar anggarannya bisa ditingkatkan," jelasnya.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mendorong berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) misalnya, telah memangkas beberapa pos anggaran seperti biaya bahan bakar minyak (BBM) pegawai, penggunaan listrik, air, hingga fasilitas transportasi pegawai.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran," kata Kepala BKN Zudan Arif saat dikonfirmasi di Jakarta.
Dengan kebijakan ini, diharapkan penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
