Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk menuntaskan seluruh persoalan di sektor perumahan, termasuk menyelesaikan kasus Meikarta yang selama ini menjadi sorotan publik.
Ara menegaskan bahwa pengaduan masyarakat terkait sektor perumahan jumlahnya sangat besar dan tak bisa dibiarkan terus berlarut.
"Banyak sekali pengaduannya, dari mana saya tahu? Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional," ujarnya.
Ara menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan mandat yang jelas agar kementerian menangani semua keluhan masyarakat secara serius.
"Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan," tegasnya.
Kanal Pengaduan BENAR-PKP Diresmikan, Korban Meikarta Berharap Kepastian
Sebagai langkah konkret, Kementerian PKP meluncurkan kanal pengaduan konsumen bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan).
"Kita sudah ada 911 yakni BENAR-PKP," kata Ara menjelaskan bahwa kanal ini ditujukan untuk memberikan solusi cepat atas berbagai keluhan masyarakat, termasuk dari korban Meikarta.
Perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rini, menyambut baik kehadiran kanal ini dan berharap kejelasan dari pemerintah.
"Saya harap BENAR PKP ini bisa menyelesaikan laporan-laporan serta pengaduan bidang perumahan seperti masalah Meikarta. Kami ingin jawaban yang pasti dari pemerintah dan ingin agar uang yang telah kami bayar kembali utuh karena unit hunian di Meikarta tidak pernah terwujud," ungkapnya.
Berdasarkan data dari YLKI dan BPKN, sektor perumahan konsisten masuk dalam tiga besar pengaduan masyarakat.
Pada tahun 2024 saja, tercatat 270 pengaduan, terdiri dari 116 ke BPKN, 61 ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 ke YLKI, dan 35 ke aplikasi SP4N/LAPOR milik KemenPANRB.
Sementara hingga awal 2025, Kementerian PKP telah menerima tujuh pengaduan baru yang tengah diproses.
Ara menegaskan komitmennya akan memanggil pihak Lippo Group untuk menyelesaikan kasus Meikarta secara tuntas.
Selain itu, Menteri PKP dijadwalkan akan memulai penyerahan rumah subsidi untuk buruh pada 1 Mei mendatang.
Ia juga memastikan proses ganti rugi bagi korban Meikarta akan dituntaskan, serta menyatakan kementerian turut memfasilitasi kegiatan validasi konsumen Meikarta bersama pihak pengembang.
- Penulis :
- Pantau Community
