Pantau - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi di kawasan industri, guna mendukung target ambisius pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.
"Pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Jadi, kita mengundang kementerian terkait, karena ini menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan industri," ujar Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana.
Perlunya Payung Hukum Khusus dan Reformasi Regulasi
Ma’ruf menyampaikan bahwa kawasan industri memerlukan perlindungan dan kepastian hukum melalui regulasi yang kuat dan spesifik.
"Kita minta adanya payung hukum yang lebih kuat, supaya ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Perindustrian ke depan, supaya jelas aturan mainnya," tegasnya.
Ia menilai bahwa meskipun terdapat sekitar 120 kawasan industri aktif di Indonesia, yang jika digabungkan merupakan kekuatan ekonomi besar, namun belum ada aturan memadai untuk menopang peran strategis mereka dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Saat ini, kawasan industri masih menghadapi sejumlah hambatan seperti tingginya biaya energi—terutama gas, lambatnya proses perizinan, dan birokrasi antar kementerian dan lembaga.
Satgas dan Tim Gabungan untuk Kawal Investasi
HKI telah mengadakan dialog dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Investasi, ESDM, ATR/BPN, dan akan segera melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk merumuskan solusi terhadap berbagai hambatan tersebut.
Hasil diskusi akan dirangkum dan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai masukan kebijakan strategis.
Salah satu prioritas Ma’ruf sebagai Ketua Umum HKI adalah mempercepat proses perizinan investasi, termasuk mendorong pembentukan Satgas Percepatan Investasi lintas kementerian.
"Kamì mendorong percepatan perizinan itu cepat dilaksanakan," ujarnya.
HKI juga akan membentuk tim gabungan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengawal pelaksanaan percepatan investasi secara menyeluruh.
"Kami akan membuat tim bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan (Kementerian) Investasi (dan Hilirisasi/BKPM) supaya mengawal ini. Dan tentunya sekali lagi, kami akan melibatkan diri atau terlibat dalam percepatan investasi tersebut," tambah Ma’ruf.
- Penulis :
- Balian Godfrey
