Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) kepada konsumen pengguna.
Fokus PKS: Penguatan Pengawasan dan Digitalisasi Surat Rekomendasi
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan amanat dari Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
"Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda," ungkapnya.
Selama ini, pemda telah berperan dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi.
"Mereka boleh membeli BBM subsidi dan kompensasi sepanjang mempunyai surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui PKS ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat," jelas Erika.
BPH Migas juga mendorong penggunaan aplikasi XStar dalam penerbitan surat rekomendasi agar proses lebih efisien dan terintegrasi dengan badan usaha penugasan, serta menjadi dasar penentuan kuota BBM pada tahun berikutnya.
PKS ini diharapkan memperkuat pengendalian penyaluran sesuai alokasi volume daerah dan meningkatkan efektivitas pengawasan berdasarkan rekomendasi resmi.
"Kami berharap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama," tambah Erika.
Dorong Ekonomi Daerah Lewat Program Taksi Nelayan
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor perikanan dan pertanian.
"Di sektor perikanan, kami mendorong apa yang disebut sebagai Program Taksi Nelayan, di mana pemda menyiapkan perahu atau kapal penangkap ikan skala kecil dan tentunya ini membutuhkan banyak bahan bakar. Oleh sebab itu, kerja sama ini sangat bermanfaat bagi kami," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi masa berlaku surat rekomendasi 1–3 bulan yang dinilai sangat membantu petani dan nelayan dalam mengakses BBM subsidi secara legal dan efisien.
PKS ini menjadi yang ke-21 ditandatangani BPH Migas bersama pemerintah daerah, setelah sebelumnya dilakukan bersama provinsi seperti Kepulauan Riau, Bengkulu, NTB, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Selain penandatanganan PKS, BPH Migas juga melakukan kunjungan kerja ke Integrated Terminal (IT) Gorontalo dan sejumlah SPBU.
Saat ini, ketersediaan BBM di IT Gorontalo dinyatakan dalam kondisi aman dengan cakupan layanan mencakup 28 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 5 SPBU Kompak, dan 22 Pertashop.
Pasokan BBM ke Gorontalo disuplai melalui jalur laut dari Bitung, Teluk Donggala, dan Toli-toli.
- Penulis :
- Balian Godfrey
