Pantau - Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra, menyatakan bahwa infrastruktur gas alam cair (LNG) menjadi solusi utama untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri yang terus meningkat.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Forum The 11th IndoGas 2025 yang mempertemukan para pemangku kepentingan sektor gas nasional dan internasional.
Tantangan Distribusi dan Kebutuhan Armada LNG Skala Kecil
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam distribusi energi ke pusat permintaan seperti Jawa, Bali, dan Sumatra.
"Indonesia memiliki kontrak LNG jangka panjang dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, melalui proyek-proyek seperti Bontang dan BP Tangguh," ujarnya.
Namun, Indonesia masih mengekspor LNG meskipun permintaan dalam negeri meningkat.
Distribusi LNG membutuhkan armada kapal khusus, namun Indonesia saat ini masih menggunakan kapal LNG berteknologi lama berbasis turbin uap.
"Ke depannya, Indonesia perlu mengembangkan armada kapal LNG sendiri, dengan mempertimbangkan banyaknya pulau-pulau kecil dengan permintaan LNG yang relatif rendah, kebutuhan kapal LNG skala kecil, dan kewajiban menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk transportasi LNG dalam negeri," jelas Satya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan proyek LNG, infrastruktur transportasi, dan terminal regasifikasi di wilayah padat permintaan seperti Jawa dan Sumatra.
Ketidakpastian Geopolitik dan Pentingnya Keandalan Pasokan
Satya menekankan bahwa krisis Rusia-Ukraina menjadi pengingat pentingnya keandalan pasokan LNG melalui unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (Floating Storage Regasification Unit/FSRU).
Ia mengusulkan solusi jangka pendek seperti mengonversi kapal pengangkut LNG menjadi FSRU dalam waktu 1,5–2 tahun.
"Keterbatasan pasokan gas melalui jaringan pipa menambah peran penting FSRU dan kapal pengangkut LNG," ungkapnya.
Situasi geopolitik global turut berdampak pada energi Indonesia, termasuk meningkatnya risiko kapal di wilayah konflik, gangguan sinyal GPS, dan lonjakan harga minyak global yang mencapai 78 dolar AS per barel.
"Adanya ketidakpastian geopolitik dan terbatasnya pasokan minyak dan gas bumi harus berfokus pada stabilitas pasokan energi dan infrastruktur maritim," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kenaikan 1 dolar AS per barel pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) bisa menambah beban subsidi energi negara hingga Rp10,1 triliun.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
