
Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras terbukti melakukan kecurangan berdasarkan hasil pengujian dari 13 laboratorium independen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pengujian ini dilakukan setelah muncul kejanggalan harga di pasar, di mana harga gabah di tingkat petani dan penggilingan menurun, namun harga beras di tingkat konsumen justru melonjak.
"Jadi itu (praktik kecurangan beras) kami temukan, dan bukan kami (yang) periksa. Kami pakai tim independen adalah lab, 13 lab yang periksa di seluruh Indonesia," ungkap Amran.
Kementerian Pertanian menilai kondisi ini sebagai bentuk anomali dalam sistem distribusi beras nasional, yang dinilai merugikan petani dan konsumen.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras nasional justru mengalami kenaikan sebesar 14 persen, dengan surplus lebih dari 3 juta ton.
Namun demikian, harga beras di pasar tidak mencerminkan kondisi pasokan, karena tetap mengalami lonjakan signifikan.
Investigasi Bersama Lintas Lembaga
Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kejaksaan untuk melakukan investigasi lanjutan.
Tim gabungan mengambil sampel dari 268 merek beras yang beredar di 10 provinsi penghasil utama untuk diuji secara menyeluruh.
"Ini kita mengambil sampel 268 (merek beras). Dari 268 ada 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, kemudian volume," jelas Amran.
Uji mutu dilakukan melalui jaringan laboratorium independen guna menjamin hasil yang objektif dan sah secara hukum.
Dari hasil uji tersebut ditemukan berbagai pelanggaran, seperti beras curah yang dikemas ulang lalu dijual sebagai beras premium atau medium tanpa prosedur yang benar.
Selain itu, terdapat juga pengurangan takaran pada kemasan, di mana seharusnya berisi 5 kilogram, namun kenyataannya hanya 4,5 kilogram.
Ketersediaan Aman, Tata Kelola Dibenahi
Amran menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi nasional untuk memperbaiki tata kelola perberasan.
Cadangan beras saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton, sehingga masyarakat diminta tidak panik terkait ketersediaan beras.
Langkah pengawasan dan investigasi ini diharapkan bisa mengembalikan keadilan harga bagi petani dan konsumen serta mendorong praktik dagang yang transparan.
- Penulis :
- Arian Mesa








