Pantau - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengajukan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada pemerintah setelah menyerap penuh dana sebelumnya sebesar Rp55 triliun.
Permintaan ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 24 Oktober 2025.
"Tadi saya ketemu orang Danantara, sepertinya (Bank) Mandiri akan minta lagi tuh karena uangnya sudah habis yang Rp55 triliun itu," ungkapnya.
Pemerintah Siap Kucurkan Dana Tambahan ke Himbara
Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan kembali menggelontorkan dana ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) jika dorongan terhadap perekonomian nasional belum optimal.
Ia menilai, injeksi dana dari pemerintah selama ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian, terutama pada sektor perbankan dan konsumsi masyarakat.
Dampak tersebut terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan dan data penjualan ritel yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI).
"Perekonomian ini kelihatannya mulai bergeliat ya. Tapi saya akan monitor lagi. Kalau masih kurang, kami dorong lagi," ujarnya.
Data BI menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 mencapai 7,7 persen secara tahunan.
Angka ini sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Agustus 2025 yang tercatat sebesar 7,56 persen.
Purbaya menilai pertumbuhan kredit yang masih moderat ini disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi akibat aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di sejumlah wilayah.
BI: Dana Pemerintah Dorong Uang Beredar
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa penempatan dana pemerintah di sektor perbankan turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat.
Pertumbuhan uang primer atau base money (M0) adjusted pada September 2025 tercatat sebesar 18,58 persen secara tahunan (year-on-year).
Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan M0 non-adjusted yang hanya mencapai 13,16 persen year-on-year.
Uang primer adjusted merupakan indikator yang telah memperhitungkan pengaruh penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) di BI akibat pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
Purbaya menambahkan, pemerintah masih memiliki waktu di triwulan IV untuk terus memantau perkembangan kredit dan perekonomian secara keseluruhan sepanjang tahun 2025.
- Penulis :
- Leon Weldrick
