Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa moda transportasi kereta api dapat menjadi solusi utama dalam mendukung pencapaian target nol emisi nasional pada tahun 2060.
"Kereta api memiliki potensi sebagai moda transportasi yang paling ramah lingkungan di Indonesia dan bisa memainkan peran sentral dalam mencapai target nol emisi nasional maupun global pada 2060," ujar AHY saat membuka Indonesia Railway Conference 2025 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.
Konferensi yang mengusung tema "Railway Transformation for Innovation and Sustainable Development" tersebut menjadi momentum untuk mendorong peran sektor perkeretaapian dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan kajian Asian Transport Outlook 2024, sektor perkeretaapian hampir tidak menyumbang emisi CO₂ nasional.
Sebaliknya, transportasi jalan menyumbang 89,7 persen, transportasi laut 5,5 persen, dan transportasi udara 4,8 persen terhadap total emisi karbon dari sektor transportasi.
Infrastruktur Ramah Lingkungan dan RUU Sistem Transportasi Nasional
Untuk mewujudkan sistem transportasi rendah emisi, AHY menekankan pentingnya investasi dalam revitalisasi infrastruktur perkeretaapian, termasuk program elektrifikasi dan perbaikan lebih dari 75 jembatan kereta api yang sebagian besar telah berusia lebih dari satu abad.
"Hal ini sangat mendasar untuk memastikan keselamatan, keandalan dan ketahanan jangka panjang," jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Railway Tech dan Inamarine 2025 bukan sekadar ajang pameran industri, melainkan forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan publik dan inovasi swasta.
"Forum ini membantu menyelaraskan kebijakan publik dengan inovasi swasta dan mendukung pengembangan ekosistem transportasi yang lebih terintegrasi, efisien dan berdaya tahan," tambah AHY.
Komitmen pemerintah terhadap pembangunan sistem transportasi nasional tercermin dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU STN).
RUU ini dirancang untuk menyederhanakan kerangka regulasi yang saat ini tersebar dalam 12 undang-undang, enam peraturan pemerintah, lima peraturan presiden, dan empat keputusan menteri.
RUU tersebut juga ditujukan untuk mendorong integrasi transportasi multimoda, memperkuat koordinasi lintas wilayah dan lembaga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen.
Secara khusus, RUU ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia serta memperkuat ketahanan nasional dalam aspek keamanan pangan, air, dan energi.
AHY menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi berkualitas tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
