Pantau - Tiga petani di Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, menebus pupuk subsidi untuk musim tanam kedua guna menjaga kesuburan dan produktivitas lahan.
Kemudahan Akses dan Harga Terjangkau
Yoyon (51), petani asal Desa Cengkuang, menggarap lahan 0,7 hektare dengan pola tanam padi di musim pertama dan kedua, serta kacang hijau di musim ketiga untuk menjaga kesuburan tanah.
Ia mengaku dulu sulit mendapatkan pupuk subsidi sehingga terpaksa membeli pupuk non-subsidi seharga sekitar Rp1,2 juta per kuintal yang membuat biaya produksi tinggi.
Kini, pupuk subsidi mudah diperoleh cukup dengan KTP dan tanda tangan digital tanpa antre panjang.
Harga pupuk subsidi jauh lebih murah, misalnya NPK Rp230.000/kg, sehingga Yoyon dapat membeli dua kuintal NPK seharga Rp460.000 dan urea Rp225.000/kg.
"Prosesnya cepat, cukup pakai KTP, meski jadwal pemupukan belum ada, pupuk sudah tersedia. Bantuan tepat waktu seperti ini membuat petani semakin bersemangat," ungkapnya.
Selain itu, bibit unggul gratis dari pemerintah juga menambah kepercayaan diri petani.
Dampak pada Produktivitas dan Pengawasan Distribusi
Pekerjaan tani turut memberdayakan buruh tani dengan sistem upah gabah, seperti yang dilakukan Yoyon yang mempekerjakan 27 buruh.
Kelompok tani rutin berdiskusi dengan penyuluh untuk mengatasi hama seperti tikus dan mengadopsi teknologi pertanian modern.
Harga gabah Rp6.500/kg yang diserap Bulog dinilai ideal dan mendorong petani menjaga kualitas panen.
Ketua Gabungan Kelompok Tani Makmur Desa Tegalkarang, Rojai (50), menyebut akses pupuk kini lebih cepat dibanding masa lalu yang terhambat kartu tani, karena pendaftaran dilakukan oleh ketua kelompok tani dan penyuluh, sementara pengambilan cukup dengan KTP asli.
Kios Pupuk Ciawi menyalurkan pupuk sesuai harga eceran tertinggi (HET). Pemilik kios, Nurianto (62), menerima pasokan lima ton urea dan lima ton NPK yang habis dalam sehari saat musim tanam, dengan pengajuan melalui aplikasi resmi untuk memastikan suplai lancar.
Pengamanan distribusi di Desa Cengkuang dilakukan Bhabinkamtibmas Aiptu Kasno bersama pemerintah desa untuk mencegah penyalahgunaan.
" Kami kawal dan pantau terus, agar pupuk sampai pada petani yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.
Sinergi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kepala desa menjaga distribusi aman dan mendukung swasembada pangan.
Penebusan pupuk kini lebih sederhana hanya dengan KTP sesuai kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berdasarkan Perpres No. 6 Tahun 2025, yang juga menetapkan titik serah untuk pengawasan ketat.
BUMN pupuk memastikan distribusi sesuai jumlah, mutu, dan waktu yang tepat, sementara petani terdaftar di e-RDKK menjadi penerima pupuk di titik serah resmi.
Akses cepat pupuk subsidi menjadi kunci menjaga semangat, kesejahteraan, dan produktivitas petani demi tercapainya swasembada pangan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
