Pantau - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menilai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pentingnya Validasi Data Penerima
Maman berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran, dan DTSEN harus menjadi fondasi agar bantuan diterima oleh yang berhak.
Ia mengingatkan agar bansos tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima, menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos.
Menurut Maman, temuan ini menunjukkan pentingnya validasi ulang data penerima, apalagi secara umum karyawan BUMN dianggap memiliki kesejahteraan layak.
Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial menerima bansos.
Maman menilai bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Langkah Kementerian Sosial
Kementerian Sosial menyatakan siap menelusuri temuan ribuan rekening penerima bansos yang terindikasi tidak wajar.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan data tersebut berasal dari informasi awal bank ketika pembukaan rekening, di mana penerima mengaku sebagai pegawai BUMN atau profesi lain.
Temuan ini sedang diperdalam oleh Kementerian Sosial bersama PPATK dan otoritas terkait di tingkat pusat maupun daerah.
Verifikasi akan dilakukan secara hati-hati agar bansos tidak salah sasaran, dan jika terbukti penerima tidak layak, rekening akan diblokir serta bantuan dialihkan kepada yang berhak.
Informasi ini disampaikan pada Senin (11/8/2025) pukul 09.33 WIB, dilaporkan oleh Tri Meilani Ameliya dan diedit oleh Indra Gultom.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
