Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo.
Arahan ESDM untuk SPBU Swasta
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan, "Tidak ada. Sinkronisasi (impor) dengan Pertamina," saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Arahan tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Shell, BP AKR, dan Vivo selaku pengelola SPBU swasta.
Laode menjelaskan, ketiga badan usaha swasta itu diminta menyerap impor BBM dari Pertamina sesuai instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Selain itu, Laode juga menekankan sinkronisasi standar kualitas BBM harus sesuai regulasi Ditjen Migas tentang spesifikasi BBM.
"Jadi, ini (kualitas) sudah diatur, harusnya tidak ada isu dengan spesifikasinya," katanya.
Dinamika Pasar dan Perubahan Konsumsi
Pemerintah sebelumnya telah memberi tambahan impor BBM kepada pengelola SPBU swasta sebesar 10 persen dari impor tahun lalu.
"Dan diharapkan badan usaha swasta bisa memanfaatkan kelebihan volume ini untuk mendistribusikan BBM gasoline-nya, bensinnya," tutur Laode.
Namun, pada 2025 terjadi perubahan dinamika pasar karena masyarakat yang biasa membeli Pertalite atau BBM bersubsidi kini beralih ke BBM nonsubsidi.
"Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja, yang tadinya banyak pengguna RON 90 (Pertalite), shifting (berpindah) ke RON lain," ungkapnya.
Kementerian ESDM pun memanggil Pertamina, Shell, BP, dan Vivo untuk rapat membahas impor BBM guna merespons kelangkaan bensin yang sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta.
Laode menyampaikan bahwa rapat kali ini menjadi yang pertama kalinya antara pemerintah, Pertamina, dan seluruh SPBU swasta terkait impor BBM.
Sesuai mandat Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, ia menegaskan, “Jadi, volume, kemudian spek juga disinkronkan.”
- Penulis :
- Arian Mesa
