Pantau - Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Keuangan menyepakati revisi defisit RAPBN 2026 menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB, meningkat dari rancangan sebelumnya Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Defisit Naik Akibat Tambahan Belanja
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pelebaran defisit merupakan konsekuensi dari penambahan Belanja Pemerintahan Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).
"Itu kan konsekuensi. Tadi kan kita menambah yang Rp43 triliun (TKD), lalu kita tambah sedikit di belanja pusatnya, sehingga defisit melebar dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen dari PDB," ungkap Febrio.
Belanja Pemerintahan Pusat naik Rp13,2 triliun menjadi Rp3.149,7 triliun dari rancangan sebelumnya Rp3.136,5 triliun.
Sementara itu, TKD bertambah Rp43 triliun sehingga menjadi Rp693 triliun dari rancangan awal Rp650 triliun.
Prinsip Kehati-hatian Tetap Dijaga
Febrio menegaskan bahwa pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menjaga fiskal.
Menurutnya, defisit RAPBN 2026 masih lebih rendah dibanding outlook defisit APBN 2025 yang diperkirakan sebesar 2,78 persen dari PDB.
"Kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas," ujarnya.
Selain itu, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun, naik Rp5,9 triliun dari rancangan sebelumnya Rp3.147 triliun.
Dengan demikian, total belanja negara disepakati Rp3.842,7 triliun, meningkat Rp56,2 triliun dari rancangan awal Rp3.786,5 triliun.
Keseimbangan primer juga direvisi dengan desain defisit primer Rp89,7 triliun, naik Rp50,3 triliun dari rancangan sebelumnya Rp39,4 triliun.
Pembiayaan anggaran ditetapkan senilai Rp689,1 triliun, atau naik Rp50,3 triliun dari rancangan awal Rp638,8 triliun.
- Penulis :
- Shila Glorya
