Pantau - Realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Angka ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp571,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan ini dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/9/2025) pukul 16.22 WITA.
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp1.388,8 triliun, terbagi atas belanja kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L.
Belanja K/L mencapai Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu, digunakan antara lain untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial.
Bantuan tersebut mencakup Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi 96,7 juta peserta, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,3 juta KPM, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 11,3 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa.
Penyaluran bansos ini dilakukan berdasarkan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.
Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu.
Realisasi ini digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi agar masyarakat tetap dapat menikmati harga barang bersubsidi.
Subsidi yang disalurkan mencakup BBM, LPG, listrik, dan pupuk, dengan peningkatan dibandingkan 2024.
“BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ungkap Wamenkeu.
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu.
Realisasi ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, didorong oleh perbaikan mekanisme penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah.
Meski begitu, belanja daerah justru mengalami kontraksi sebesar 14,1 persen.
Penurunan ini sejalan dengan pergantian kepemimpinan di sejumlah daerah serta adanya kebijakan efisiensi belanja.
“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Wamenkeu.
- Penulis :
- Arian Mesa
