Pantau - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu berharap antisipasi terhadap situasi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada tahun 2026 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Harapan Pemerintah untuk Antisipasi Lebih Matang
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10), Todotua mengatakan, “Setidaknya kondisinya kita harapkan pada tahun depan itu sudah bisa lebih tepat strateginya, dan itu sudah dipastikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Laode Sulaeman, dalam tahun depan itu antisipasi terhadap situasi ini bisa jauh lebih baik,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya kepastian kebijakan bagi para pelaku usaha agar dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika pasar energi yang terus berubah.
Menurutnya, pada tahun 2025 telah terjadi pergerakan dalam pola konsumsi BBM, di mana sebagian masyarakat mulai beralih dari BBM bersubsidi ke non-subsidi.
Kebijakan dan Persiapan Menyongsong 2026
Todotua menjelaskan bahwa bisnis penjualan BBM non-subsidi oleh SPBU swasta sejatinya sudah berlangsung puluhan tahun.
Namun, pergeseran konsumsi masyarakat tahun ini menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Investasi melihat adanya kepastian yang akan segera disampaikan kepada pelaku usaha dan berharap situasi pada tahun depan sudah lebih baik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman disebut telah menyusun strategi untuk menghadapi perubahan tersebut agar implementasinya di tahun 2026 dapat berjalan lebih baik.
Sebagai tambahan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa badan usaha swasta mulai mengirimkan data terkait rencana kuota kebutuhan impor BBM untuk tahun depan.
Laode Sulaeman mengapresiasi langkah badan usaha swasta yang telah proaktif menyerahkan data tersebut.
Dengan adanya langkah ini, pemerintah berharap tidak terjadi lagi permasalahan seperti yang dialami pada tahun 2025.
- Penulis :
- Shila Glorya
