Pantau - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Cabang Surabaya menyiapkan strategi mitigasi risiko over financing menyusul penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang berpotensi memicu lonjakan penyaluran kredit, khususnya di sektor UMKM.
Waspadai Risiko Kredit Berlebih di UMKM
Pemimpin Cabang Askrindo Surabaya, Azhari Nur Kusumo, mengungkapkan hal tersebut dalam taklimat media yang digelar di Surabaya, Kamis malam (9/10/2025).
Menurutnya, volume penjaminan kredit diprediksi akan meningkat signifikan pada sisa akhir tahun 2025 karena ekspansi yang dilakukan oleh bank Himbara.
Peningkatan ini memang berpotensi menambah pendapatan dari imbal jasa penjaminan (IJP) dan laba perusahaan.
Namun, Azhari menegaskan bahwa peningkatan penyaluran kredit membawa risiko lonjakan pembiayaan di segmen tertentu, khususnya UMKM, yang memiliki karakter risiko berbeda dibanding kredit korporasi.
Ia menyoroti fenomena over financing atau pemberian kredit melebihi kebutuhan debitur, yang berisiko menimbulkan penyalahgunaan dana, termasuk untuk konsumsi.
"Misalnya pelaku usaha yang seharusnya hanya butuh Rp300 juta, malah diberi Rp500 juta, dan kelebihan dana digunakan untuk keperluan non-usaha," jelas Azhari.
Salah satu contoh nyata terjadi di sektor pertanian tebu, di mana petani dengan lahan satu hektare seharusnya hanya menerima Rp100 juta, namun mendapat Rp200 juta.
Tiga Langkah Mitigasi dan Saran Penyaluran Kredit
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Askrindo Surabaya telah menyiapkan tiga strategi mitigasi utama:
Peningkatan literasi keuangan kepada debitur agar pemanfaatan dana tetap sesuai tujuan produktif.
Penguatan kerja sama dan koordinasi dengan bank penyalur kredit untuk memastikan ketepatan plafon pembiayaan.
Pelaksanaan survei klaim secara acak (random sampling) guna mendeteksi pola anomali dan potensi penyalahgunaan dana.
Selain itu, Azhari juga menyarankan agar pihak perbankan tidak menambah plafon kredit jika tidak ada peningkatan kapasitas usaha yang dapat dibuktikan secara objektif.
Ia menekankan pentingnya mencegah penggunaan dana KUR atau pembiayaan lainnya untuk kebutuhan konsumtif.
Askrindo juga mendorong agar penyaluran kredit diperluas ke sektor-sektor yang lebih beragam, seperti perdagangan dan makanan.
Sementara untuk sektor produktif seperti pertanian dan industri rumah tangga yang memiliki keterbatasan intensifikasi, Azhari meminta agar proses penyaluran dilakukan secara lebih hati-hati dan selektif.
- Penulis :
- Aditya Yohan
