Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar menjadikan industri musik sebagai sektor strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola di tingkat daerah merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat dan berdaya saing.
"Nah karena itu, dunia industri kreatif ini, ini sebetulnya punya prospek yang sangat strategis untuk juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Bima saat menjadi pembicara pada Konferensi Musik Indonesia di Jakarta.
Musik: Hiburan Favorit dan Peluang Ekonomi di Tengah Bonus Demografi
Bima mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa musik merupakan bentuk hiburan paling digemari masyarakat Indonesia.
Sebanyak 52 persen masyarakat menyukai musik, diikuti oleh film (50 persen) dan tarian (26 persen).
"Jadi orang Indonesia suka musik, orang Indonesia suka film, dan orang Indonesia suka menari. Makanya enggak bisa dengar musik dikit pasti joget," katanya.
Ia juga menyoroti bonus demografi yang sedang dialami Indonesia sebagai peluang besar bagi pengembangan sektor kreatif, terutama musik.
Menurutnya, dominasi penduduk usia produktif harus dimanfaatkan oleh daerah untuk mendorong kreativitas, khususnya di kalangan Gen Z dan generasi muda lainnya.
"Bicara Gen Z, Gen X kan bukan bicara politik saja. Kita bicara bagaimana kita empower mereka, bagaimana kita utilize mereka, bagaimana kita memanggungkan mereka, bagaimana kita memberikan mereka wadah untuk berkreasi. Kira-kira begitu," jelas Bima.
Musik Bukan Sekadar Hiburan, Tapi Penggerak Ekonomi
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa industri musik tidak hanya sekadar hiburan, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menghidupkan UMKM, serta menarik investasi daerah.
Namun, ia mengakui masih ada tantangan birokrasi dan ketidakpastian regulasi yang menyulitkan pelaku industri musik dalam menyelenggarakan acara.
"Karena keamanan yang kurang merasa dijamin misalnya, kemudian birokrasi yang ribet, rumit, kemudian enggak pasti untuk dapat tiket, biayanya, ini biayanya macam-macam gitu ya," ungkapnya.
Tantangan serupa, menurutnya, juga dialami oleh penyelenggara kegiatan publik lainnya seperti ajang olahraga lari, terutama dalam hal perizinan.
Sebagai pelari, Bima mengaku memahami kesulitan teknis dan administratif yang dihadapi para penyelenggara di daerah.
Kemendagri Siap Fasilitasi Koordinasi untuk Perkuat Industri Kreatif
Bima menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjembatani koordinasi antara berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya industri kreatif.
Ia berharap pemahaman tersebut dapat diterapkan hingga level pelaksana teknis di daerah, agar kebijakan terkait pengembangan sektor kreatif, termasuk musik, dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
