Pantau - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, menekankan bahwa seluruh jajaran BPKP harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh menjalankan tugas secara asal-asalan, mengingat peran penting BPKP dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah.
Dorong Integritas dan Peran Strategis Pemimpin Pengawasan
Dalam arahannya, Yusuf Ateh menyatakan bahwa tugas setiap personel di BPKP membawa pengaruh besar terhadap keputusan penting di level pemerintahan.
“Banggalah akan tugas kalian, berikan kinerja yang terbaik karena hasil kerja Anda berpengaruh besar terhadap keputusan penting pemerintah, maka jangan sesekali bekerja asal-asalan,” tegasnya.
Yusuf juga menggambarkan BPKP sebagai rumah bersama, tempat untuk saling mendukung, melindungi, dan membangun kepercayaan.
Setiap penugasan menurutnya merupakan tanggung jawab bersama, sehingga tidak boleh ada yang abai terhadap kontribusinya masing-masing.
Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek pekerjaan.
“Integritas, integritas, integritas. Jangan pernah mencederai integritas, tidak ada ampun untuk pelanggaran atas integritas,” ujarnya.
Dalam pandangannya, seorang pemimpin bukan hanya pengarah, tetapi juga pemandu, pengampu, dan penentu yang memiliki tanggung jawab atas efektivitas dan kualitas pengawasan.
“Pemimpin bukan sekadar pengarah, tetapi pemandu yang menuntun arah, pengampu yang menguatkan kapasitas tim, dan penentu yang memastikan keputusan diambil dengan bijak dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Strategi Penguatan Pengawasan: Fokus, Data, dan Pembinaan
Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, turut menekankan bahwa pengawasan harus berbasis pada data asersi, pengujian lapangan yang memadai, dan bukti faktual.
Dengan pendekatan tersebut, rekomendasi hasil pengawasan diharapkan menjadi lebih konkret, tegas, dan dapat langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Agustina juga menyoroti pentingnya disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, serta peran aktif direktorat penanggung jawab dalam pengendalian mutu dan penyusunan pedoman kerja yang jelas.
“Kepala Perwakilan memastikan tim memahami ekspektasi Deputi dan melakukan analisis berjenjang sejak tahap pelaksanaan, bukan hanya pada penyusunan laporan,” ujarnya.
Pengawasan di triwulan akhir 2025 diarahkan agar fokus pada kegiatan yang benar-benar prioritas, berdampak tinggi, dirancang secara efisien, dan menghindari tumpang tindih serta beban kerja yang berlebihan.
Fokus juga diarahkan pada penguatan Manajemen Penugasan Pengawasan (MPP) yang tidak hanya dilihat dari angka kinerja, tetapi sebagai alat diagnosis perbaikan proses bisnis pengawasan.
Seluruh unit kerja diimbau melakukan self-assessment secara jujur dan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan.
Penguatan APIP dan Dukungan Tata Kelola Pemerintahan
Sebagai bagian dari langkah strategis, BPKP menyiapkan penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pengembangan instrumen penilaian baru yang mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Uji coba penilaian dilakukan oleh Deputi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA), dilengkapi dengan pelatihan dan buku saku untuk menyamakan persepsi antarevaluator.
BPKP juga memberi perhatian khusus terhadap kualitas Laporan Eksekutif Daerah (LED) agar mampu menyajikan hasil pengawasan yang relevan dengan isu pembangunan daerah, lengkap dengan analisis kontekstual.
Laporan yang disampaikan kepada gubernur diminta singkat, jelas, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis di daerah.
Dengan seluruh langkah ini, BPKP menargetkan peningkatan mutu pengawasan, disiplin dalam pelaksanaan tugas, sinergi antar bidang, serta dukungan penuh terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
- Penulis :
- Aditya Yohan
