Pantau - Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya menggelar Seri Diskusi Publik III pra-Konferda V dengan tema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”, guna mendorong kemandirian ekonomi ibu kota yang berkeadilan sosial.
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya menyatakan bahwa kemandirian ekonomi Jakarta bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan juga bagaimana kesejahteraan dan kesempatan kerja dapat dirasakan secara merata oleh warga.
“Kemandirian ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi bagaimana ekonomi kota ini bisa menyejahterakan warga dan memperluas kesempatan kerja. Global city yang sejati adalah kota yang beradab, manusiawi, dan inklusif,” ungkapnya.
Sorotan Keadilan Sosial dan Ketimpangan Ekonomi
Ario menambahkan bahwa Jakarta harus mampu menjadi kota modern tanpa melupakan rakyat kecil dan nilai-nilai keadilan sosial.
“Setiap seri diskusi ini kami harapkan melahirkan gagasan konkret yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial,” ia mengungkapkan.
Ketua Harian DPP PA GMNI Aruji Wahyono juga menyoroti berbagai persoalan struktural yang masih dihadapi Jakarta, termasuk ketimpangan ekonomi dan tekanan dari kapital asing.
“Di balik gemerlap Jakarta, kita tahu banyak persoalan mendasar, kesenjangan ekonomi, harga tanah yang melambung tinggi, kesempatan usaha yang belum merata, serta makin kuatnya pengaruh kapital global yang sering menyingkirkan pelaku lokal,” ujarnya.
Aruji juga menyampaikan fakta bahwa 60 persen penerima bantuan sosial di Jakarta menggunakan dana tersebut untuk perjudian daring.
“Kami berharap para alumni GMNI Jakarta Raya bisa merumuskan konsep ekonomi berdikari dengan baik sebagai masukan untuk Gubernur DKI Jakarta,” ungkapnya.
Pemprov Siapkan Peta Jalan Menuju Jakarta Global City
Diskusi ini turut menghadirkan berbagai narasumber, antara lain Marinus Gea (Anggota Komisi XIII DPR RI), Ichsanuddin Noorsy (Pakar Ekonomi Kerakyatan), Badikenita Sitepu (Ketua Komite II DPD RI), dan Abdul Gofar Al Hakim (Pemprov DKI Jakarta).
Ichsanuddin Noorsy menyoroti lemahnya pelayanan publik dan meningkatnya ketimpangan sosial di ibu kota.
“Kota global seharusnya punya sistem yang efisien dan inklusif, tapi yang kita lihat justru sebaliknya,” ungkapnya.
Sementara itu, Abdul Gofar Al Hakim menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan peta jalan menuju Jakarta Global City 2045.
Pemerintah juga memperkuat peran UMKM yang saat ini telah mencapai 400 ribu unit binaan aktif dan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Penulis :
- Gerry Eka
