Pantau - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dibarengi dengan kemampuan pengelolaan keuangan dari pelaku usaha agar manfaat pembiayaan terasa nyata dan berkelanjutan.
Penekanan pada Tanggung Jawab dan Literasi Keuangan
Maman menyampaikan bahwa bantuan pembiayaan semestinya tidak hanya berhenti pada pencairan dana, melainkan harus disertai pendampingan dan peningkatan literasi keuangan.
"Masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala karena kurang disiplin dan minim pemahaman pengelolaan keuangan," ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya menjadikan pendampingan sebagai bagian integral dari proses penyaluran KUR.
Pemerintah telah menyiapkan program Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) untuk memperkuat kemitraan dan meningkatkan pemahaman UMKM terkait pengelolaan pendanaan.
Program ini diharapkan dapat mendorong usaha mikro agar tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Maman juga mengingatkan bahwa UMKM harus bertanggung jawab atas dana pinjaman yang mereka terima.
"Penggunaan dana KUR harus fokus pada pengembangan usaha, bukan untuk keperluan konsumtif," ia menegaskan.
Penggunaan dana yang tidak tepat berpotensi menimbulkan kredit macet dan membuat pelaku usaha masuk daftar hitam lembaga keuangan.
Peran Bank dan Pemerintah Daerah dalam Penyaluran KUR
Maman meminta agar bank penyalur KUR menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu ketentuan yang ditekankan adalah pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan.
Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pengajuan KUR yang ditolak oleh pihak bank karena kekhawatiran terhadap kemampuan bayar UMKM.
Untuk itu, Maman mengingatkan bahwa pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank penyalur dan meminta agar sebagian subsidi tersebut dialokasikan untuk pembinaan dan pendampingan UMKM.
Kementerian UMKM akan memastikan proses penyaluran KUR berlangsung secara transparan dan sesuai aturan.
Maman juga menegaskan akan memberi sanksi kepada pihak yang menyalahi ketentuan dalam penyaluran KUR.
Ia mengajak kepala daerah agar lebih proaktif mengusulkan UMKM yang layak menerima KUR melalui dinas terkait.
Pemerintah daerah diharapkan menjadi penghubung antara pelaku usaha dan bank penyalur agar program KUR berjalan efektif dan menjangkau sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
