Pantau - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mencari solusi terkait masalah yang dihadapi industri mengenai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Rapat Komisi VII DPR RI dengan BSN
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan bahwa Komisi VII menerima banyak aspirasi dari pelaku industri mengenai persoalan SNI yang terjadi di lapangan. Rapat ini diadakan untuk mengevaluasi kinerja BSN dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh industri terkait standar nasional.
Evaluasi Kinerja BSN
Komisi VII ingin mengetahui kinerja program BSN selama setahun terakhir, termasuk evaluasi terhadap pencapaian yang telah diraih dan penggunaan anggaran. Ini merupakan bagian dari tugas pengawasan Komisi VII terhadap pelaksanaan program BSN dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional.
Pencapaian BSN dalam Akreditasi LPK
Kristianto Widiwardoyo, Pelaksana Tugas Kepala BSN, mengungkapkan bahwa hingga November 2025, 2.687 Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Mayoritas LPK yang diakreditasi adalah laboratorium penguji sebanyak 1.573 dan laboratorium kalibrasi sebanyak 382.
Pengawasan LPK oleh BSN
BSN melakukan pengawasan terhadap LPK melalui berbagai metode, termasuk surveilans terjadwal, surveilans tidak terjadwal, dan asesmen penyakitan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kompetensi LPK tetap terjaga secara konsisten.
Mendorong Pengawasan SNI untuk Atasi Impor Ilegal
Komisi VII DPR juga mendorong BSN untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerapan SNI, terutama dalam upaya mengatasi masalah impor ilegal yang dapat merugikan industri dalam negeri.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
