Pantau - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Kemeninves) menyepakati integrasi sistem perizinan sektor keuangan BI (EASE) dengan One Single Submission (OSS) di sela acara Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2025.
Integrasi Data Perizinan untuk Layanan yang Lebih Cepat
Integrasi ini memungkinkan verifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) secara real-time sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menegaskan komitmen BI untuk menjadi institusi yang agile dalam mengadopsi teknologi digital demi layanan kebanksentralan yang cepat, aman, transparan, dan relevan.
Ia menyampaikan, "Melalui CBSEA 2025, kita perkuat sinergi dan inovasi bersama sekaligus meneguhkan komitmen untuk menjadi bank sentral yang adaptif dan berstandar internasional" ungkapnya.
Destry menjelaskan bahwa BI membutuhkan dukungan kementerian, lembaga, dan mitra terkait untuk meningkatkan kualitas layanan kebanksentralan melalui integrasi penuh BI–OSS dengan Straight Through Processing.
BI juga berupaya memperluas inovasi digital di berbagai layanan serta memperkuat konektivitas global untuk mendukung transaksi lintas negara dan penguatan budaya kolaborasi antarlembaga serta industri keuangan.
Sinergi CBSEA 2025 dan Penguatan Satu Data Keuangan Nasional
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kemeninves, Andi Maulana, menekankan pentingnya keseragaman data untuk mendukung kebijakan nasional.
Kerja sama integrasi data BI–Kemeninves dinilai akan mendukung terbentuknya satu data sektor keuangan yang akuntabel dan dapat menjadi sumber referensi nasional.
CBSEA 2025 menjadi forum apresiasi, refleksi, dan komunikasi strategis BI dengan kementerian/lembaga, industri perbankan, dan mitra kerja terkait untuk memperkuat sinergi layanan kebanksentralan yang modern, agile, dan berstandar global.
Sepanjang 2025, sinergi tersebut menghasilkan peningkatan pengelolaan uang negara, harmonisasi sistem BI–Kemenkeu, kesiapan Business Continuity Management lintas institusi, penyempurnaan mekanisme transaksi lintas negara, serta penyelesaian KLBI.
Pada tahun yang sama, telah dicapai pemenuhan standar global ISO 20022 untuk pembayaran lintas batas dan integrasi data serta sistem host-to-host yang memperkuat tata kelola dan efisiensi layanan publik.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
