Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa hampir seluruh risiko pertumbuhan ekonomi tahun 2026 telah terserap pada tahun 2025, sehingga proyeksi tahun depan dinilai lebih optimis dengan pertumbuhan baseline sebesar 5,4 persen sesuai APBN.
Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025, yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Risiko yang akan muncul seluruhnya sudah price-in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga termasuk rupiah di tahun ini. Sehingga untuk tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk, Pak Presiden. Dengan baseline di 5,4 persen sesuai dengan APBN. Jadi kita berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini," ungkapnya.
Tren Ekonomi Menguat di Tengah Stabilitas Harga
Fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif menjelang 2026, ditunjukkan oleh kenaikan konsumsi masyarakat yang tercermin dari Mandiri Spending Index mencapai angka 312 pada November 2025, melebihi ambang batas 300.
Investasi juga mencatat pertumbuhan signifikan, yakni 13,7 persen secara tahunan hingga September 2025, dengan total nilai mencapai Rp1.434 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah hingga 24 November 2025 tercatat sebesar Rp1.109 triliun.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah memangkas BI-Rate sebanyak 125 basis poin sepanjang 2025, sehingga berada di posisi 4,75 persen, untuk mendorong kredit usaha dan konsumsi rumah tangga.
Inflasi tercatat sebesar 2,86 persen year on year pada Oktober 2025, masih dalam kisaran target nasional.
Airlangga menyebut pengendalian inflasi didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten, serta sinergi lintas sektor.
"Inflasi dapat berhasil tahun ini melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan koordinasi daerah," ia mengungkapkan.
Belanja kementerian dan lembaga untuk pengendalian inflasi telah terealisasi sebesar 67 persen atau Rp67,24 triliun per 30 September 2025.
Pemerintah juga menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) di lebih dari 11 ribu titik hingga 21 November 2025.
Sebagai bagian dari stabilisasi pasokan, telah disalurkan 624 ribu ton beras, dan pemerintah merencanakan penyaluran tambahan sebanyak 875 ribu ton.
Selain itu, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan telah diberikan kepada 18,3 juta penerima manfaat.
Airlangga menjelaskan bahwa seluruh upaya tersebut berperan menahan tekanan harga pada Oktober–November 2025.
Digitalisasi Daerah dan Program Ekonomi Sosial Dorong Pertumbuhan
Pemerintah juga memperkuat pertumbuhan melalui stimulus sosial dan digitalisasi ekonomi.
Realisasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan alat mesin pertanian (alsintan) hingga Oktober 2025 mencapai Rp86 triliun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lebih dari 44 juta anak berkontribusi menyerap hasil produksi petani dalam negeri.
Untuk memperkuat daya beli masyarakat, pemerintah mengalokasikan Rp31 triliun untuk stimulus berupa diskon transportasi dan BLT Kesera sebesar Rp900 ribu untuk 35 juta keluarga selama tiga bulan.
Pemerintah juga meluncurkan program magang untuk 100 ribu peserta selama enam bulan dengan anggaran Rp1,37 triliun.
Dalam aspek digitalisasi, program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mencakup 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen pada semester I 2025.
Capaian tersebut terlihat dari penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui QRIS dan e-banking yang mencapai Rp75,3 triliun.
Hingga September 2025, transaksi non-tunai naik 20,3 persen year on year menjadi Rp642 triliun, menunjukkan pergeseran perilaku konsumsi masyarakat.
Digitalisasi juga mendorong peningkatan pendapatan dan belanja daerah secara non-tunai.
Pemerintah memperluas layanan digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia serta membangun infrastruktur digital di wilayah 3T melalui serat optik dan teknologi low earth orbit.
Penguatan pembangunan daerah juga didukung dengan ketersediaan fungsi bank rekening kas umum daerah.
Di sisi kepatuhan dan kualitas layanan publik, pemerintah memperluas insentif kepada masyarakat serta memperkuat integrasi data perpajakan antara pusat dan daerah dalam kerangka satu data nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
