Pantau - Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendorong pemanfaatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai posko logistik dan dapur umum tanggap bencana di wilayah terdampak longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dapur Program MBG Dinilai Siap Diberdayakan
Dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Minggu (30/11/2025), Singgih menyatakan bahwa dapur-dapur SPPG yang dibentuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki infrastruktur dan kapasitas yang memadai untuk dialihfungsikan secara cepat menjadi posko darurat.
"Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat", ungkapnya.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (28/11), total korban jiwa akibat bencana longsor di Sumatera mencapai 174 orang, sementara 79 lainnya masih dinyatakan hilang.
Rinciannya, Aceh mencatatkan 116 korban meninggal dan 42 orang hilang, Sumatera Utara 35 meninggal dan 25 hilang, serta Sumatera Barat 23 meninggal dan 12 orang hilang.
Di Aceh, tercatat sebanyak 33.817 kepala keluarga atau 119.988 jiwa terdampak dan mengungsi akibat bencana.
"Melihat data yang memilukan ini, penanganan tanggap darurat, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar, harus menjadi prioritas utama. Akses makanan siap saji dan nutrisi adalah kunci untuk memastikan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, tetap bertahan dalam kondisi sulit ini", tambah Singgih.
Perlu Instruksi Resmi untuk Alih Fungsi Dapur
Dapur-dapur MBG di wilayah terdampak, seperti di Padang, Sumatera Barat, dinilai bisa segera digunakan sebagai Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat.
"Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi 'jantung' logistik makanan untuk korban terdampak", jelas Singgih.
Untuk mempercepat alih fungsi dapur SPPG, ia menyarankan Kementerian Sosial dan BNPB segera mengeluarkan instruksi resmi agar dapur-dapur tersebut dapat langsung beroperasi sebagai posko makanan darurat di bawah koordinasi BPBD setempat.
Singgih juga menyebut bahwa DPR menilai penetapan bencana nasional penting untuk mempercepat proses pemulihan dan penanganan pascabencana.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan penguatan kapasitas sumber daya manusia di dapur SPPG melalui pelatihan penanganan logistik bencana.
Selain itu, optimalisasi anggaran darurat dari APBN juga dinilainya penting untuk mendukung operasional dan pengadaan bahan pangan di dapur-dapur darurat.
Dana darurat tersebut dapat diarahkan melalui alokasi anggaran di Kementerian Sosial dan BNPB agar penanganan bisa lebih cepat dan efektif.
"Inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan. Mari kita satukan tekad dan energi untuk bangkit dan pulih lebih cepat", tegas Singgih.
Sebagai penutup, ia juga menyampaikan rasa empati dan belasungkawa atas bencana yang menimpa masyarakat di wilayah Sumatera.
"Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kita semua turut berduka. Di saat seperti ini, solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama kita untuk bangkit dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak", ujarnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
