Pantau - Aset keuangan syariah Indonesia mengalami lonjakan signifikan dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025, menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kinerja Ekonomi Syariah Nasional Meningkat Tajam
Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor seperti percepatan sertifikasi produk halal, peningkatan permintaan terhadap fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, serta pariwisata ramah Muslim.
"Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat", ungkap Airlangga.
Indonesia saat ini menempati peringkat ke-3 dalam Global Islamic Economy Indicator 2024–2025, naik dari peringkat ke-11 pada periode sebelumnya.
Capaian ini menempatkan Indonesia di atas negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam ekosistem ekonomi syariah global.
Namun, Airlangga mengakui bahwa tantangan masih ada, terutama terkait kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah.
Masyarakat dinilai belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal.
"Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat", ia mengungkapkan.
Strategi dan Infrastruktur Ekonomi Syariah Terus Diperkuat
Pemerintah telah menyiapkan strategi penguatan ekonomi syariah untuk periode 2025–2029.
Strategi ini mencakup penguatan industri halal, pemberdayaan UMKM halal melalui sertifikasi dan ekosistem efisien, peningkatan ekspor halal, kerja sama ekonomi syariah internasional, pendalaman sektor keuangan syariah, serta penguatan dana sosial syariah (ZISWAF) untuk pemerataan sosial.
Empat Kawasan Industri Halal (KIH) dikembangkan untuk mendukung ekosistem industri ini, yaitu Modern Halal Valley di Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.
Dewan Nasional Keuangan Inklusif turut memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi, layanan digital, dan penggunaan uang elektronik.
Percepatan Program Sertifikasi Halal Nasional menjadi bagian penting dalam penguatan UMKM halal.
Hingga Oktober 2025, BPJPH telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal, memberikan kepastian dan keamanan terhadap produk halal di Indonesia.
Di sisi pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah mencatat penyaluran sebesar Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur sejak 2015 hingga November 2025.
"Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan", ujar Airlangga.
Penguatan ekosistem keuangan syariah juga terlihat dari inovasi di sektor jasa keuangan, termasuk pengembangan Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai UU P2SK.
Hingga Oktober 2025, dua lembaga bulion telah mengelola emas sebesar 148,77 ton sebagai bagian dari perluasan layanan investasi dan pembiayaan yang aman serta sesuai prinsip syariah.
"Indonesia memiliki peluang emas sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi karena kebijakan yang tepat, ekosistem yang semakin matang, dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan", tegas Airlangga.
- Penulis :
- Arian Mesa
