Pemerintah Rancang Ulang Skema Subsidi: Prioritaskan Masyarakat Desil Rendah dan Tingkatkan Efisiensi Anggaran

Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah diberi waktu enam bulan untuk merancang ulang skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran, terutama dengan mengalihkan manfaat dari kelompok masyarakat mampu ke yang lebih membutuhkan.

Kelompok Mampu Masih Nikmati Subsidi

Purbaya mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak warga dari kelompok desil 8, 9, dan 10 yang menerima subsidi, meskipun mereka tergolong kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Kami re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran, karena sekarang setelah kami lihat ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa penerima dari kelompok desil 8 sampai 10 akan dikurangi secara signifikan.

Subsidi tersebut rencananya akan dialihkan kepada kelompok desil 1 sampai 4 agar lebih merata dan adil.

Gandeng Danantara, Fokus pada Efisiensi dan Keadilan

Dalam proses perancangan ulang ini, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Purbaya menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memastikan subsidi tersalurkan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

"Perlu desain macam-macam, karena melibatkan juga BUMN dari Danantara," ujarnya.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah menyempurnakan mekanisme penyaluran subsidi dan kompensasi agar lebih adil.

"Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasinya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien. Karena, kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen," jelas Rosan.

Ia memastikan bahwa penyempurnaan mekanisme ini tetap mempertahankan hak masyarakat sekaligus membantu efisiensi anggaran.

Rosan juga menekankan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan berjalan baik, termasuk dalam hal pembayaran subsidi dan kompensasi kepada BUMN.

"Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan," tambahnya.