Pantau.com - Anggapan beli mobil listik hanya untuk kalangan atas mungkin ada benarnya sobat. Tapi rupanya bisa lho, sobat missqueen di Indonesia membeli mobil listrik, memang dengan beberapa ketentuan.
Kali ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan hal yang harus segera dilakukan untuk mendorong penggunaan mobil listrik di Indonesia yakni dengan memberikan insentif pajak. Co-Chairman I Gaikindo, Jongkie D Sugiarto mengatakan, jika perpajakan bisa diberi insentif maka harga juga akan bersaing.
"Yang paling penting segi perpajakan dulu, kalau perpajakan cocok, harganya terjangkau, ya bisa. Karena biar bagaimana pun mobil hybrid vehicle electric itu selalu lebih mahal dari biasa karena tenaga penggeraknya dua," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).
Baca juga: Sindir Impor Beras, BPN Prabowo-Sandi: Jokowi Juara 1,174 Juta Ton per Tahun
Ia menilai, agar masyarakat mampu membeli maka harga jual haruslah terjangkau. Sementara saat ini menurutnya, pajak yang masuk ke kas pemerintah dinilai masih cukup tinggi mencapai 30-35 persen.
"Jadi supaya ini bisa dibeli dan memasyarakat maka harganya harus terjangkau, harga terjangkau unsur utama mobil itu di perpajakan. Kalau harga (mobil) Rp100 juta kira-kira 30-35 persen masuk ke kas pemerintah," katanya.
"Sekarang, kalau itung-itung, mobil Rp100 juta (tambah) PPn 10 persen, PPnBM range 0-120 rata-rata 15 persen, jadi 25 masuk ke kas pemerintah pusat," paparnya.
Baca juga: Siap 'Menggilas' Kawasan Pedesaan, NIK Mobil AMMDes sudah Diterbitkan
Ditambah lagi kata dia, Bea balik nama 10 persen dan Pajak Kendaraan Bermotor 2,5 persen atau sekira 12,5 persen masuk ke kas pemerintah daerah.
"Jadi 37,5 itu sudah masuk ke kas pusat maupun Pemda kalau mau dimurahin ya itu ya aja diturunin," katanya.
"Kalau harga mau turun, ya kalau Pemerintah menurunkan itu ya bisa, ini di luar bea masuk tapi ada yang 0 persen kan bea masuk, jadi lebih (dulu) bea masuk, itu aja udah 37,5 persen jadi kalau mau murah gimana harus ada dari pemerintah," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
