Pantau - Industri minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki potensi besar untuk membuka peluang ekonomi baru, terutama di wilayah pesisir. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud jika didukung oleh tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan lokal.
Serapan Tenaga Lokal dan Skema Bagi Hasil Jadi Kunci Pemerataan Manfaat
Pakar ekonomi lingkungan dari IPB University, Aceng Hidayat, menegaskan bahwa manfaat industri migas tidak akan optimal tanpa sejumlah perbaikan mendasar.
Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, kejelasan pembagian manfaat ekonomi, serta perlindungan terhadap kesejahteraan dan lingkungan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Pintu masuk utama agar industri migas berdampak nyata adalah penyerapan tenaga kerja lokal, terutama lulusan SMK dan kelompok kelas menengah,” ujar Aceng.
Selama ini, industri migas cenderung menyerap tenaga kerja berkeahlian tinggi, sementara peluang bagi tenaga teknis menengah masih sangat terbatas.
Padahal, menurutnya, potensi tenaga teknis lokal sangat besar jika diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang tepat.
Ia mendorong perusahaan migas untuk aktif membangun ekosistem pelatihan lokal, bahkan mengusulkan pembentukan lembaga pelatihan bersama antar investor migas.
Tujuannya agar pelatihan:
Dapat dilakukan dalam waktu singkat,
Memiliki standar kompetensi dan sertifikasi yang jelas,
Dan lulusannya langsung terserap oleh industri.
“Kalau para investor bersatu menyiapkan tenaga lokal dalam beberapa bulan, lalu langsung diserap, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar dan langsung dirasakan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Profit Sharing Harus Transparan, Diversifikasi Ekonomi Masyarakat Jadi Strategi Jangka Panjang
Di luar isu tenaga kerja, Aceng juga menyoroti pentingnya penataan ulang skema kontraktual antara negara dan investor migas.
Menurutnya, selama ini diskursus publik terlalu fokus pada pajak, padahal skema bagi hasil atau profit sharing juga sangat menentukan seberapa besar manfaat yang diterima negara.
“Yang perlu dibuka adalah seberapa besar kemanfaatan yang sebenarnya diterima negara dari setiap ekstraksi sumber daya alam. Bukan hanya pajak, tapi juga skema bagi hasilnya,” tegas Aceng.
Dana dari bagi hasil tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan wilayah sekitar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga akses terhadap lingkungan hidup yang layak seperti air bersih dan udara bersih.
Selain itu, Aceng mendorong strategi diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir agar tidak bergantung pada satu sektor saja.
Diversifikasi tersebut mencakup:
Pemberdayaan nelayan
Budidaya rumput laut dan perikanan
Pengembangan wisata bahari
Dampak Lingkungan Bisa Diminimalkan, Migas Lebih Ramah Dibanding Tambang Mineral
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan bahwa sektor migas telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas energi.
Menurut Komaidi, dibanding sektor pertambangan mineral dan batu bara, industri migas memiliki dampak fisik yang lebih terbatas.
Hal ini karena material yang diambil berupa cairan, dan proses pengambilannya dilakukan melalui pipa bawah tanah, bukan dengan membuka lahan secara besar-besaran.
“Kalau migas yang diambil cairannya, sementara mineral dan batu bara harus membuka lahan dan mengambil material padat dalam jumlah besar,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa semua aktivitas ekstraksi tetap memiliki dampak, dan oleh karena itu harus dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Tidak mungkin tanpa dampak sama sekali, tapi dampaknya bisa diminimalkan, dan itu sudah ada contoh penerapannya,” tandas Komaidi.
- Penulis :
- Gerry Eka
