Pantau - Research Director Prasasti Center for Policy Studies Gundy Cahyadi menilai meluasnya risiko geopolitik global menjadi sinyal penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan dan nilai tukar rupiah.
Penilaian tersebut disampaikan Gundy Cahyadi dalam keterangan resmi di Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa tahun ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan banyak eksperimen kebijakan ekonomi.
"Ini bukan tahun untuk terlalu banyak eksperimen kebijakan. Arah strategis sudah ada, yang paling dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan kualitas eksekusi," ungkap Gundy Cahyadi.
Risiko geopolitik global dinilai meningkat seiring sejumlah keputusan dan konflik internasional yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional.
Organisasi yang ditinggalkan meliputi 31 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 35 organisasi non-PBB.
Penarikan tersebut dilakukan karena dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
Keputusan itu muncul setelah Amerika Serikat menuai kritik internasional akibat menyerang Venezuela.
Amerika Serikat disebut menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores.
Keduanya diterbangkan keluar dari Venezuela atas tuduhan keterlibatan dalam narko-terorisme yang mengancam Amerika Serikat.
Ketegangan global tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran geopolitik di kawasan lain.
Salah satu potensi risiko geopolitik lain yang disorot adalah hubungan China dan Taiwan.
Prasasti menilai Indonesia relatif siap menghadapi peningkatan ketidakpastian global dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan.
Namun, meningkatnya risiko geopolitik dinilai membuat ruang kesalahan kebijakan menjadi semakin sempit.
"Prasasti menilai Indonesia relatif siap menghadapi peningkatan ketidakpastian global. Namun, di tengah risiko geopolitik yang meningkat, ruang kesalahan menjadi semakin sempit. Stabilitas, kredibilitas kebijakan, dan eksekusi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional ke depan," ungkap Gundy Cahyadi.
Kestabilan kebijakan dinilai menjadi faktor utama dalam merespons risiko geopolitik yang semakin kompleks.
Risiko geopolitik berpotensi meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global.
Tekanan geopolitik juga dinilai dapat menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.
Jika ketegangan politik meluas ke luar kawasan konflik utama, dampak terhadap perdagangan dan investasi global dinilai akan semakin signifikan.
Koordinasi kebijakan global juga berpotensi terganggu apabila konflik geopolitik terus meluas.
Meski demikian, perekonomian global sejauh ini masih dinilai relatif mampu bertahan.
Dalam jangka pendek, pasar keuangan disebut menjadi kanal transmisi utama dari guncangan geopolitik.
Valuasi aset global yang relatif tinggi membuat pasar keuangan lebih sensitif terhadap sentimen politik.
"Dalam kondisi pasar yang sudah ‘stretched’, shock geopolitik sekecil apa pun bisa dengan cepat mengguncang dan mengganggu stabilitas pasar keuangan," ujarnya.
Dampak geopolitik terhadap harga minyak global sejauh ini dinilai masih terbatas.
Kondisi suplai energi global disebut relatif longgar.
Kebijakan produksi OPEC dan ketahanan produksi minyak serpih Amerika Serikat membantu menjaga stabilitas harga minyak dunia.
Pasar energi global saat ini dinilai lebih siap menyerap guncangan dibandingkan siklus sebelumnya.
Bagi Indonesia, tekanan inflasi jangka pendek dinilai masih relatif terkendali selama harga energi global stabil.
Dampak langsung terhadap inflasi dan risiko fiskal energi disebut masih terbatas.
Inflasi pangan dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik seperti pasokan, musim, dan distribusi.
Nilai tukar rupiah dinilai menjadi variabel yang paling perlu diwaspadai dalam situasi geopolitik global saat ini.
Risiko utama terhadap rupiah berasal dari perubahan sentimen global.
Jika terjadi lonjakan aversi risiko, arus modal global cenderung kembali ke aset aman.
Mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, berpotensi menghadapi tekanan lebih awal.
"Prasasti menilai Indonesia memasuki periode ini dengan fundamental yang relatif kuat dan basis permintaan domestik yang besar, sehingga lebih resilien dibandingkan sejumlah negara kawasan. Meski demikian, ketahanan tersebut bukan berarti tanpa risiko. Volatilitas nilai tukar berpotensi menekan investasi, mengingat tingginya kandungan impor dalam siklus investasi domestik," ungkap Gundy Cahyadi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
