Pantau - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan standar terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia.
Permintaan tersebut disampaikan KPK dalam pertemuan dengan perwakilan Kementerian ESDM yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 14 Januari 2026.
"Kalau dari Kementerian ESDM, diminta untuk bagaimana menetapkan standar untuk produk dari impor," ungkapnya.
Latar Belakang Permintaan Standar Impor oleh KPK
Permintaan KPK tersebut berkaitan dengan konsultasi pemerintah mengenai dua rancangan peraturan presiden yang menjadi imbas dari penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, yang dikenal sebagai tarif Trump.
Dua rancangan peraturan presiden itu mencakup kebijakan terkait pembelian energi oleh Pertamina dan pembelian pesawat oleh maskapai Garuda Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pada 15 Juli 2025, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Indonesia telah menyepakati pembelian energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, serta 50 unit pesawat Boeing.
Risiko Penunjukan Langsung dan Sikap Pemerintah
Ketika ditanya mengenai kemungkinan risiko korupsi dalam mekanisme penunjukan langsung untuk pembelian energi oleh Pertamina, Yuliot menyebut bahwa hal tersebut sedang dikaji oleh KPK.
"Ini kan penugasan. Risikonya itu kan lagi di-assessment oleh KPK ya," ia mengungkapkan.
Sementara itu, pada 16 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia masih memerlukan impor untuk sejumlah komoditas penting, termasuk bahan bakar minyak, gas, gandum, kedelai, dan lainnya.
Prabowo juga menambahkan bahwa pembelian pesawat Boeing ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan maskapai Garuda Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
