Pantau - Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dan menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, khususnya pada aspek likuiditas dan suku bunga, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sinergi Kebijakan Jadi Fokus Utama
Thomas menyatakan bahwa pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan kebijakan burden sharing yang diterapkan saat pandemi COVID-19.
"Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi," ungkapnya.
Ia menilai bahwa saat ini Indonesia tengah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga diperlukan strategi yang lebih tepat dan kontekstual.
Thomas juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperkuat peran bank sentral dalam pengelolaan likuiditas demi mendukung pertumbuhan ekonomi, tidak hanya sekadar menjalankan fungsi moneter.
Ia mengakui bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia selama ini cukup akomodatif, dengan penurunan BI-Rate dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen saat ini.
Namun, ia menyoroti masih adanya time lag dalam transmisi penurunan suku bunga tersebut ke sektor riil.
Untuk penurunan BI-Rate sebesar 1 persen, bunga kredit modal kerja hanya turun 0,27 persen dalam enam bulan, dan maksimal 0,59 persen dalam tiga tahun.
"Artinya, transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan tidak sepenuhnya dapat ditransmisikan. Karena itu saya merasa perlu sinergi kebijakan dengan fiskal dan otoritas keuangan," katanya.
Thomas menilai bahwa sinergi fiskal dan moneter yang telah terjalin selama ini sudah cukup baik, namun masih dapat diperkuat, terutama melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Jadi, sinergi ini penting dalam menghadapi risiko. Kalau kita melihat kilas ke belakang di masa COVID-19, di situ ada burden sharing yang sangat membantu kita dan di mana Kemenkeu juga melakukan ekspansi fiskalnya. Tapi saat ini ada program-program pemerintah yang didukung oleh semua lembaga yang masuk dalam KSSK," jelasnya.
Klarifikasi Isu Politik dan Komitmen Profesionalisme
Dalam sesi tanya jawab, Thomas juga menjawab soal sentimen negatif terkait pencalonannya sebagai Deputi Gubernur BI, termasuk latar belakang politiknya.
Ia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk meredam keraguan publik adalah dengan menunjukkan kinerja nyata setelah menjabat.
"Memang latar belakang saya beraneka ragam, menurut saya itu aset saya. Saya banyak berkecimpung di swasta. Jadi saya mengerti betul pasar, dan sentimen pasar itu harus dibuktikan melalui fakta. Pembuktian saya akan saya lakukan melalui fakta bahwa saya akan bekerja sekuat tenaga seperti yang saya lakukan di Kemenkeu," tegasnya.
Thomas juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025.
"Waktu itu masih di Kemenkeu, saya minta izin untuk tidak menjadi Bendahara Umum karena juga sudah 17 tahun, jadi perlu ada regenerasi," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa per 31 Desember 2025, ia sudah resmi tidak lagi menjadi anggota Partai Gerindra.
"Ini adalah komitmen saya terhadap, pertama, independensi Bank Indonesia, tapi yang kedua juga adalah rasa profesionalisme saya," ujarnya.
Thomas merupakan kandidat terakhir yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.
Usai uji kelayakan, Komisi XI DPR RI langsung menggelar Rapat Internal dan memilih Thomas sebagai Deputi Gubernur BI.
Keputusan ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 27 Januari 2026, untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR RI.
- Penulis :
- Leon Weldrick
