Pantau - Pemerintah resmi menaikkan batas minimal free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen sebagai upaya memulihkan kepercayaan investor dan memperkuat transparansi pasar modal Indonesia.
Kebijakan ini diumumkan pada Kamis (19/1) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan akan diberlakukan segera.
Langkah tersebut merupakan respons atas sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait rendahnya free float saham di Indonesia jika dibandingkan negara lain, seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang masing-masing menerapkan batas 25 persen, serta Thailand yang juga menetapkan 15 persen.
"Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik," ungkap Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah Pastikan Kebijakan Tidak Akan Buat Pasar Sepi
Menjawab kekhawatiran bahwa peningkatan free float akan menurunkan minat investor, Airlangga menegaskan bahwa justru sebaliknya yang akan terjadi.
Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan likuiditas pasar dan menarik lebih banyak investasi masuk.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan proses demutualisasi BEI yang ditargetkan dimulai tahun ini sebagai bagian dari reformasi struktural.
Demutualisasi bertujuan mengurangi benturan kepentingan antara pengurus dan anggota bursa serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat.
Airlangga menyatakan bahwa proses ini akan membuka peluang investasi lebih luas, termasuk dari Danantara dan agensi lain.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa penerapan aturan baru ini akan dilakukan dengan prinsip transparansi, termasuk penetapan jangka waktu penyesuaian bagi emiten.
Peraturan terkait demutualisasi BEI ditargetkan terbit pada kuartal I tahun 2026.
Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) menjadi entitas perusahaan yang dapat dimiliki publik atau pihak lain.
Kebijakan Sejalan dengan Arahan Presiden
Airlangga menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang terus memantau perkembangan pasar modal, termasuk dampak dari kebijakan MSCI dan penilaian lembaga pemeringkat lainnya.
Pemerintah juga berencana meningkatkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional dan kredibilitas pasar modal Indonesia.
Airlangga menyebut bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter berjalan dengan baik, dan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh.
"Karena ini merupakan sinyal. Sekali lagi saya katakan, sinyal kepada global market, faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait dengan kondisi makroekonomi maupun kondisi fiskal kita," ia mengungkapkan.
Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk terus mengadopsi standar internasional demi mempertahankan status Indonesia sebagai pasar emerging market dan menciptakan pasar modal yang lebih adil, kompetitif, dan transparan.
Pada Jumat pagi, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia belakangan ini.
BEI akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama untuk memastikan kelancaran operasional harian.
Sementara itu, pasar saham mulai menunjukkan pemulihan.
Pada Jumat pagi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 88,88 poin atau 1,08 persen ke posisi 8.321,08, sedangkan indeks LQ45 naik 11,59 poin atau 1,43 persen ke posisi 824,60.
Airlangga menyebut bahwa rebound IHSG menjadi sinyal positif bagi pergerakan pasar saham ke depan.
- Penulis :
- Arian Mesa
