Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) di perbankan hingga September 2026 guna memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit.
Perpanjangan dilakukan saat penempatan dana tersebut jatuh tempo pada 13 Maret 2026 dan akan diperpanjang selama enam bulan ke depan.
Purbaya menyampaikan, "Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret 2026 nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar."
Evaluasi terhadap kebijakan tersebut akan kembali dilakukan pada September 2026.
Sejak awal penempatan dana pada September 2025 hingga Januari 2026, kebijakan tersebut turut mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit.
Suku bunga deposito tenor enam bulan turun menjadi 4,73 persen pada Januari 2026 dari 5,03 persen pada November 2025.
Suku bunga deposito tenor tiga bulan turun menjadi 4,68 persen pada Januari 2026 dari 4,71 persen pada November 2025.
Purbaya menyampaikan, "Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80 persen per Januari 2026 dibandingkan Januari tahun lalu yang berada pada level 9,20 persen."
Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan kredit melalui kebijakan penempatan dana tersebut.
Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,96 persen secara tahunan pada Januari 2026.
Pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 13,5 persen dan pertumbuhan uang primer M0 sebesar 11,7 persen per Februari 2026.
Purbaya menyampaikan, "Komitmen koordinasi kebijakan yang disepakati dengan Bank Indonesia akan terus dijaga. Kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan."
Sebelumnya pemerintah menempatkan total dana sebesar Rp276 triliun dari SAL ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara dan satu bank pembangunan daerah.
Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun.
BTN menerima Rp25 triliun, BSI menerima Rp10 triliun, dan Bank DKI menerima Rp1 triliun.
Dari total Rp276 triliun tersebut, Rp75 triliun telah ditarik kembali untuk mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah berharap perekonomian semakin menguat seiring hasil program prioritas mulai terlihat serta meningkatnya aliran dana residen ke Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
