Kemendag Sebut Harga Bawang Putih Mulai Turun, Maluku dan Papua Masih di Atas HAP

Pantau - Kementerian Perdagangan menyebut harga bawang putih nasional pada Maret 2026 mulai menunjukkan tren penurunan dibandingkan bulan sebelumnya meski sejumlah wilayah masih mencatat harga di atas Harga Acuan Penjualan HAP.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra menyampaikan harga rata-rata nasional bawang putih grade A kating sebesar Rp39.091 per kilogram dengan HAP ditetapkan Rp38.000 per kilogram.

Khusus wilayah non-Maluku dan Papua, harga bawang putih tercatat Rp37.931 per kilogram atau berada di bawah HAP.

Nawandaru mengatakan, "Untuk non-Maluku dan Papua, ini sebenarnya tercatat mengalami penurunan dan ini masih di bawah harga acuan yang ditetapkan sebesar Rp38.000 per kilogram,".

Di wilayah Maluku dan Papua, harga bawang putih kating masih sekitar 50 hingga 57 persen di atas HAP dengan rata-rata Rp63.119 per kilogram dari HAP sebesar Rp40.000 per kilogram.

Untuk bawang putih grade B honan secara nasional terutama di luar Maluku dan Papua, harga rata-rata berada di kisaran Rp35.000 per kilogram atau sekitar 5 persen di bawah HAP.

Di Maluku dan Papua, harga bawang putih honan masih sekitar 54 persen di atas HAP dengan harga sekitar Rp61.992 per kilogram.

Kemendag terus mendorong pelaku usaha merealisasikan impor guna menekan harga bawang putih di pasar domestik menjelang Lebaran 2026.

Pada pekan sebelumnya, realisasi impor mencapai sekitar 31 ribu ton atau melampaui target 30 ribu ton.

Pada pekan ini, realisasi impor kembali meningkat menjadi 40.281 ton.

Kemendag bersama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan evaluasi dan monitoring terhadap para importir agar segera merealisasikan Persetujuan Impor.

Nawandaru menyampaikan persoalan distribusi masih menjadi tantangan utama terutama untuk wilayah timur dan daerah kepulauan.

Ia mendorong optimalisasi sentra produksi dalam negeri seperti di Nusa Tenggara Barat termasuk Sembalun untuk memperkuat pasokan.

Ia juga menekankan perlunya fasilitasi distribusi berupa subsidi ongkos angkut agar pasokan dapat menjangkau wilayah Maluku, Papua, dan daerah terpencil.