Riset: Siapa pun Pemimpinnya, Reformasi Subsidi BBM dan Pajak Harus Lanjut

Pantau.com - Grup Riset Ekonomi DBS Bank merekomendasikan Presiden-Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 melanjutkan reformasi perpajakan, reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan pembangunan infrastruktur.

Dalam risetnya, ekonom Grup Riset DBS Masyita Crystallin mengatakan reformasi struktural di segala sektor ekonomi yang telah dimulai Indonesia dalam beberapa tahun terakhir harus terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya saing dan menopang pembangunan jangka panjang.

"Setelah bertahun-tahun reformasi dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, reformasi pajak, reformasi subsidi bahan bakar, kami berharap reformasi yang sama di bidang ekonomi bisa dilanjutkan terlepas dari hasil pemilu." ujarnya dalam risetnya yang ditulis bersama ekonom Radhika Rao.

Baca juga: Puluhan Tahun 'Dikuras' AS, Segini Cadangan Emas Freeport

Selain itu, presiden-wakil presiden pemenang Pemilu 2019 juga perlu merevitalisasi industri manufaktur yang berorientasi ekspor untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.

Pada akhir 2018, defisit transaksi berjalan meningkat menjadi 2,98 persen produk domestik bruto (PDB) dari 1,7 persen PDB pada 2017.

"Ini diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang yang lebih tinggi, sambil menutup kesenjangan neraca transaksi berjalan yang melebar dan naik ke rantai nilai untuk ekspor komoditas," ujarnya.

Secara umum, Grup Riset DBS memandang dampak netral untuk prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pesta demokrasi Pilpres pada 17 April 2019.

Baca juga: Isu Impor Serang Petahan, Mendag Era SBY: Kita Tak di Zaman Takut Impor

Pilpres 2019, yang diikuti dua kontestan yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diperkirakan memberikan stabilitas kepada pemerintah.

"Masih terlalu dini untuk menilai rencana para kandidat capres-cawapres sebelum debat ekonomi resmi pada 17 Februari mendatang," ujarnya.

Pemerintah Indonesia mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2019 di tengah dinamika politik yakni pilpres dan pemilihan legislatif.

Selain Indonesia, India dan Thailand juga akan melaksanakan pemilu antara Februari-Maret 2019. Pemilu Thailand bakal digelar 24 Maret mendatang, sementara di India pada April-Mei 2019.