Pantau - Puan Maharani menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu dinamika geopolitik global dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dampak Kenaikan Harga Energi dan Kebutuhan Pokok
Puan menyatakan lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok semakin memberatkan terutama bagi kelompok ekonomi kecil.
"Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil," ujarnya.
Pemerintah diketahui telah menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan, sementara harga LPG non-subsidi juga meningkat hingga 18 persen akibat kelangkaan LPG subsidi.
Kenaikan harga minyak goreng turut terjadi karena meningkatnya harga bahan baku utama, yaitu Crude Palm Oil (CPO), di pasar global.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kenaikan harga minyak goreng terjadi di 207 kabupaten/kota atau sekitar 57,5 persen wilayah Indonesia.
Rata-rata harga nasional minyak goreng naik dari Rp19.358 menjadi Rp19.592 per liter, bahkan mencapai Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya.
"Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga," kata Puan.
Ia menjelaskan minyak goreng merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda sehingga kenaikan harga sangat membebani keluarga, terutama dengan pengeluaran terbatas.
"Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka," lanjutnya.
Pemerintah Diminta Segera Lakukan Pengendalian
Puan menilai kenaikan BBM dan LPG juga memberikan dampak lanjutan terhadap harga komoditas lain serta menekan daya beli masyarakat.
"Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan," ungkapnya.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah pengendalian harga agar tidak memicu kenaikan barang lain di pasar.
"Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat," tegasnya.
Puan juga mendorong pemerintah melakukan mitigasi terhadap dampak geopolitik global terutama terkait ketersediaan dan harga BBM, LPG, serta minyak goreng.
"Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya," ujarnya.
Ia menyoroti perlunya kejelasan terkait kenaikan harga BBM non-subsidi, termasuk alasan dan durasi kenaikan tersebut.
"Untuk kenaikan harga BBM non-subsidi tentu harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah harga tersebut akan terus naik atau seperti apa," katanya.
Puan menilai ketidakpastian konflik global seperti antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dapat terus memicu dampak ekonomi dunia.
"Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop," ujarnya.
"Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi," lanjutnya.
Ia mengingatkan konflik global berpotensi meningkatkan inflasi dan ketidakpastian ekonomi sehingga diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.
"Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," katanya.
Puan menegaskan negara harus hadir untuk melindungi masyarakat saat kebutuhan dasar semakin berat dipenuhi.
"Negara harus hadir pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, karena di situlah kualitas kebijakan paling cepat diuji," tutupnya.
Kenaikan harga energi dan bahan pokok dinilai berpotensi memperluas tekanan ekonomi rumah tangga jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat oleh pemerintah.
- Penulis :
- Arian Mesa
