Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga guna menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen.
Efisiensi Anggaran Jadi Strategi Utama
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis sore.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah dalam Sidang Kabinet Paripurna.
"Sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L, dan dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga," ungkapnya.
Ia menjelaskan langkah efisiensi dilakukan untuk memastikan batas defisit APBN tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar 3 persen dapat dipertahankan melalui kebijakan tersebut.
Namun, Airlangga tidak merinci bentuk efisiensi yang akan diterapkan di masing-masing kementerian dan lembaga.
Ia juga memastikan efisiensi tidak akan menyasar anggaran program Makan Bergizi Gratis.
"(Efisiensi anggaran MBG) Tidak ada," tegasnya.
Fokus Pemangkasan pada Anggaran Tambahan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya tengah menyusun rencana efisiensi anggaran K/L untuk menjaga defisit APBN Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah 3 persen.
Langkah ini muncul di tengah isu penyesuaian ambang batas defisit akibat tekanan harga minyak dunia yang dipengaruhi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
"Kalau harga bahan bakar minyak (BBM) naik terus, pertama itu ya efisiensi," ujarnya.
Purbaya menjelaskan efisiensi akan difokuskan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang dinilai berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran.
"Yang ada program tambahan, kami tunda sampai memungkinkan. Tapi sekarang jelas nggak mungkin. Jadi, kami fokus ke anggaran yang ada," jelasnya.
Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal yang harus dilakukan kementerian dan lembaga dalam menyiapkan efisiensi anggaran.
Proses penyusunan rencana efisiensi tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar satu minggu.
"Tapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan," tambahnya.
Purbaya juga memastikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga tidak memerlukan Instruksi Presiden.
"Nggak ada (Inpres)," tegasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
